Harianjogja.com, JAKARTA—Senat AS gagal mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) yang didukung Partai Republik untuk mengakhiri penutupan pemerintah.
Dilansir Antara, Selasa (7/10/2025) selama pemungutan suara, kurang dari 60 senator mendukung RUU tersebut. Itu berarti RUU tersebut ditolak.
Sebelumnya pada hari itu, Senat gagal mengesahkan Undang-Undang Alokasi Dana Berkelanjutan, Perpanjangan, dan Masalah Lainnya dari Demokrat AS. Dengan demikian, penutupan pemerintahan AS masih terus berlangsung hingga hari ini.
Shutdown atau penutupan pemerintahan Amerika Serikat berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran dan kerugian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara sebesar 15 miliar dolar AS (Rp248 triliun) per pekan jika terus berlanjut.
Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett dalam wawancara kepada CNN, sebagaimana dilaporkan RIA Novosti, menilai jika presiden memutuskan negosiasi benar-benar menemui jalan buntu, maka PHK akan mulai terjadi.
“Namun saya pikir semua orang masih berharap kita bisa memulai awal yang baru di awal pekan ini, dan Partai Demokrat bisa melihat bahwa masuk akal untuk menghindari PHK seperti itu, untuk menghindari kerugian 15 miliar dolar AS per minggu yang menurut para penasihat ekonomi akan merugikan PDB jika terjadi penutupan,” kata Hassett sebagaimana dilansir Antara, Senin (6/10/2025).
Namun, jika Partai Demokrat menggunakan pendekatan yang bijak dalam proses persetujuan anggaran di Senat, maka tidak akan ada alasan untuk melakukan PHK.
Tahun fiskal 2024 berakhir pada 30 September, tetapi Kongres masih belum berhasil mencapai kesepakatan mengenai anggaran untuk tahun berikutnya. Kebuntuan ini disebabkan oleh konflik sengit antara Partai Republik dan Partai Demokrat di Senat, di mana Partai Republik tidak memiliki mayoritas yang dibutuhkan.
Presiden AS Donald Trump telah memperingatkan jika Partai Demokrat tetap menolak RUU pendanaan sementara di Senat, Partai Republik akan memanfaatkan penutupan pemerintahan ini untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dengan melakukan PHK terhadap ribuan pegawai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
