Jakarta, CNBC Indonesia - Bareskrim Polri meminta industri perbankan memperketat pengawasan terhadap pembukaan rekening guna mencegah penyalahgunaan sistem keuangan untuk aktivitas perjudian online.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Himawan Bayu Aji, menegaskan kerja sama antara aparat penegak hukum dan sektor perbankan sangat krusial, khususnya dalam upaya pencegahan tindak pidana di ruang digital.
"Kami menegaskan bahwa kerjasama dengan pihak perbankan sangat penting terutama dalam fungsi pencegahan," ujar Himawan saat konferensi Penyerahan Tanggung Jawab Dan Eksekusi Atas Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Judi Online, di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Pihaknya mengharapkan agar perbankan dapat memperketat prosedur pembukaan rekening dengan melakukan prinsip Know Your Customer atau KYC dan anti-money laundering secara ketat dan menyeluruh.
Ia menekankan perbankan perlu memastikan tidak ada rekening yang dimanfaatkan untuk memfasilitasi praktik perjudian online. Untuk itu, bank juga diminta memiliki sistem deteksi dini guna mengidentifikasi aktivitas mencurigakan sejak awal.
Perbankan diharapkan memiliki sistem deteksi dini untuk menutup ruang gerak para pelaku yang mencoba menyalahgunakan sistem keuangan.
Selain itu, Himawan menyebut pihaknya bersama perbankan telah menyepakati mekanisme baru untuk mempercepat proses pemeriksaan rekening yang diduga terkait aktivitas perjudian online.
Menurutnya, hasil diskusi menghasilkan kesepakatan bahwa pemeriksaan terhadap rekening-rekening yang digunakan pelaku dapat dilakukan secara terpusat di kantor pusat bank.
Ia menilai kesepakatan tersebut menjadi bentuk sinergi yang positif antara lembaga penegak hukum dan sektor keuangan untuk mempercepat penanganan kasus perjudian online.
Lebih lanjut, Himawan juga menyoroti keberhasilan eksekusi aset yang dilakukan aparat sebagai bukti kuat kerja sama lintas kementerian dan lembaga dalam memerangi perjudian online.
"Keberhasilan eksekusi aset hari ini adalah bukti kuatnya sinergitas antar kementerian lembaga. Sinergi ini memastikan bahwa proses hukum terhadap tindak-tindakan perjudian online masih menjadi perhatian kita bersama," pungkasnya.
(dem/dem)
Addsource on Google


















































