1 hour ago
1
Presiden Indonesia Prabowo Subianto berpidato di sidang ke-80 Majelis Umum PBB, Selasa, 23 September 2025.
Oleh : Dina Y Sulaeman dosen Hubungan Internasional Unpad
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Dalam dua pidato di sidang PBB (22 dan 23 September), Presiden Prabowo menyebut “solusi dua negara” sebagai satu-satunya jalan keluar dalam masalah Palestina–Israel.
Bahkan, Prabowo memberi tawaran, “Jika Israel mau mengakui Palestina, Indonesia akan mengakui Israel.” Lebih jauh lagi, Prabowo menjanjikan akan menjaga keamanan Israel jika pengakuan itu diberikan.
Ironisnya, hanya sehari sebelum sidang di PBB digelar, Netanyahu sudah memberikan pernyataan congkak, “Itu tidak akan terjadi; sebuah negara Palestina tidak akan didirikan di sebelah barat Sungai Yordan.”
Solusi dua negara pada dasarnya membayangkan adanya dua entitas berdampingan: Israel dan Palestina. Israel sudah dideklarasikan sejak 1948 dan menjadi anggota penuh PBB. Sebaliknya, negara Palestina baru sebatas mendapat pengakuan dari sekitar 150 negara.
Namun, wilayah yang diakui PBB sebagai hak mereka—Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur—masih terus diduduki dan diblokade oleh Israel.
Ide solusi dua negara ini sebenarnya telah banyak dikritik oleh para pemikir dan aktivis. Namun, kritik itu diabaikan, mungkin karena ketidaktahuan atau adanya kepentingan politik lingkaran elite dunia.
Dalam tulisan ini, kritik atas solusi dua negara akan saya paparkan secara singkat dengan menyingkap detail-detailnya.
Gagasan solusi dua negara mulai dibahas serius dalam perundingan Oslo tahun 1993. Saat itu pihak Palestina, yang diwakili PLO di bawah pimpinan Yasser Arafat, mau mengakui Israel dan menghentikan perlawanan bersenjata.
