1 month ago
2
Terkait kendala tersebut, Agustina berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) dapat mengambil peranan. Aguatina mengatakan, selain dengan Kabupaten Semarang, Pemkot Semarang juga membuka peluang kerja sama dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak untuk memenuhi kebutuhan pasokan sampah di TPA Jatibarang.
Agustina mengungkapkan, seluruh investasi PSEL akan ditanggung pemerintah pusat melalui Danantara. Pemerintah daerah hanya bertugas menyiapkan pasokan sampah sesuai skema yang ditetapkan.
“Kalau vendor sudah ditunjuk, operasionalnya baru bisa berjalan sekitar dua tahun kemudian. Selama masa itu, tugas kita adalah memastikan tidak ada open dumping dan tetap menjalankan sanitary landfill,” kata Agustina.
Dia menambahkan, saat ini metode pengelolaan samapah dengan metode sanitary landfill sudah diterapkan di TPA Jatibarang. Dari lima zona di TPA tersebut, tiga di antaranya telah ditutup secara sanitary landfill. Sementara satu zona masih dalam proses dan satu zona lainnya masih digunakan untuk pembuangan.
“Targetnya, zona keempat bisa selesai ditutup hingga akhir 2025. Dengan begitu, pada 2026 saat ada penilaian, Kota Semarang bisa terlepas dari kategori pelanggaran pengelolaan sampah,” ujar Agustina.
