Bakom RI ajak masyarakat lapor jika ada penyimpangan program MBG.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan jika terdapat penyimpangan serta korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ajakan ini disampaikan oleh Tenaga Ahli Muda Bakom RI, Hariqo Satria, dalam acara Rilis Survei Nasional Indekstat yang dipantau secara daring di Jakarta, Sabtu (21/2).
Hariqo menekankan bahwa program MBG bersifat transparan sehingga memungkinkan masyarakat untuk mendeteksi adanya korupsi dan penyimpangan. Hal ini berbeda dengan pengawasan terhadap kegiatan pemerintah lainnya yang memerlukan keahlian khusus, seperti korupsi dalam pengadaan alat tulis kantor atau pembangunan infrastruktur.
Pemerintah juga memastikan bahwa anggaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan tidak dipotong demi kelancaran program MBG. Menurut Hariqo, Indonesia telah bergerak cepat dalam implementasi program ini, di mana negara lain memerlukan waktu puluhan tahun untuk membangunnya.
Prestasi Program MBG
Sejak 2020, sebanyak 107 negara telah memiliki kebijakan nasional terkait pemberian MBG di sekolah. Di Indonesia, lebih dari 60 juta orang, dari ibu hamil hingga pelajar, mendapatkan manfaat dari program ini. Selain itu, program MBG juga telah menciptakan lebih dari 1 juta lapangan pekerjaan baru, membantu meringankan beban ekonomi keluarga.
Hariqo mengapresiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berhasil menjalankan program MBG secara konsisten, berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang belum bisa menjalankannya setiap hari dengan skala sebesar ini.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara

2 weeks ago
15















































