1 hour ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mendorong pengelolaan sertifikasi halal produk impor dilakukan oleh entitas Indonesia. Dengan demikian, nilai ekonomi dan pendapatan jasa halal tidak mengalir ke luar negeri.
Kepala BPJPH Haikal Hassan Baras menilai pengelolaan sertifikasi halal impor saat ini masih membuka ruang keuntungan besar bagi lembaga asing, meskipun volume produk yang masuk ke Indonesia relatif terbatas. Menurut dia, kondisi tersebut tidak sejalan dengan besarnya potensi ekonomi halal nasional.
“Saya ingin membereskan agar pendapatannya masuk ke Indonesia, bukan ke pihak asing,” ujar tokoh yang akrab disapa Babe Haikal dalam acara Kadin Indonesia di Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Ia menceritakan temuan BPJPH saat melakukan pemeriksaan lembaga halal di Swiss. Di negara tersebut, hanya ada satu lembaga halal, yang di Indonesia disebut lembaga halal luar negeri (LHLN).
LHLN di Swiss ini menangani sertifikasi produk untuk masuk ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Padahal, jumlah barang bersertifikat halal yang didatangkan ke Tanah Air dari Swiss tergolong terbatas.
Dalam hal ini, produk yang masuk hanya beberapa item, seperti cokelat dan minuman olahan. Sementara itu, lanjut Babe Haikal, sebagian besar produk perusahaan multinasional telah diproduksi di Indonesia dan mengantongi sertifikat halal.
Menurut dia, LHLN tersebut mencatat keuntungan bersih sangat besar dalam satu tahun. “Dalam setahun mendapatkan net profit Rp94 miliar dengan barang yang hanya sedikit,” ujarnya.
Babe Haikal menjelaskan, LHLN adalah milik warga negara asing sehingga keuntungan sertifikasi halal produk yang masuk ke Indonesia justru dinikmati pihak luar negeri.
Skema serupa, kata dia, berpotensi terjadi di banyak negara sumber impor lain, seperti China, Jepang, dan Amerika Serikat, dengan jumlah item produk yang jauh lebih besar.
BPJPH mencatat, saat ini terdapat 92 LHLN yang bekerja sama dengan Indonesia dan tersebar di berbagai negara. Australia merupakan negara dengan jumlah lembaga terbanyak. Adapun negara-negara lain memiliki satu hingga beberapa lembaga saja.
Haikal menilai, dorongan pengelolaan sertifikasi oleh entitas Indonesia sejalan dengan besarnya kontribusi industri halal terhadap perekonomian nasional. BPJPH mencatat kontribusi sektor halal mencapai 26 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), mencakup makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, serta barang gunaan yang wajib bersertifikat halal sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
