2 hours ago
3
Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Serasehan yang satu ini memang terasa gayeng. Bukan sekadar karena kopinya hangat dan ruangan ber-AC Paramadina bersahabat, tapi karena pikiran para pembicaranya ikut dipanaskan.
Acara yang digelar Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN PIM) bekerja sama dengan Universitas Paramadina di kampus bebas rokok itu menghadirkan empat pembicara. Salah satunya, yang — seperti biasa — datang bukan untuk menenangkan, melainkan mengusik: Fachry Ali.
Mungkin karena kebagian jatah bicara paling buntut — setelah Jacky Manuputty, Phillip K Widjaja dan Komaruddin Hidayat — ia mengaku kehabisan “materi resmi”. Tema besar, "Ideologi Pancasila, antara cita dan nyata, " sudah disikat pembicara lain.
Biasanya, di titik itu orang akan menyelamatkan diri dengan kalimat aman: Pancasila harus kita jaga, kita rawat, kita hayati, kita amalkan — lalu pulang dengan perut kenyang dan pikiran kosong.
Tapi Fachry Ali bukan tipe penceramah yang betah di kolam normatif. Ia justru meloncat jauh ke belakang, ke tahun 1850-an, ke seorang lelaki berjanggut lebat yang hidup miskin di London, tapi pikirannya keliling dunia: Karl Marx.
Maka hadirin pun agak terkejut. Serasehan Pancasila kok belok ke Marx. Tapi jangan salah. Yang dikutip bukan manifesto revolusi, melainkan catatan-catatan pribadi Marx — yang kabarnya pernah dibaca dan dipelajari para pendiri bangsa, termasuk Bung Karno.
Dari tumpukan catatan itulah muncul istilah yang terdengar asing tapi terasa akrab di telinga bangsa-bangsa Timur: asiatic mode of production. Fachry menyebut istilah yang tak dimuat di Das Kapital ini sejak di awal paparannya.
Istilah ini tidak lahir dari podium, bukan pula dari konferensi ilmiah. Ia lahir dari kegelisahan Marx sendiri. Saat itu, Marx sedang pusing karena satu hal: mengapa masyarakat di Asia tidak bergerak seperti Eropa?
Marx heran, mengapa di Asia tidak muncul borjuasi yang memberontak pada raja? Mengapa desa-desa bisa bertahan ratusan tahun tanpa perubahan berarti? Mengapa negara begitu kuat, sementara rakyat begitu… ya begitu-begitu saja?
Ia paham itu, padahal ia tak pernah menginjakkan kaki ke Asia. Ia tak pernah mencicipi panasnya sawah Nusantara, tak pernah antre irigasi, tak pernah berurusan dengan lurah, camat, apalagi pejabat proyek.
Tapi dari meja kerjanya di London, dari laporan kolonial Inggris, catatan pajak India, dan arsip-arsip administrasi Hindia Belanda, ia melihat satu pola yang berulang: tanah bukan milik individu, negara berdiri sebagai pemilik tertinggi, dan rakyat bekerja bukan untuk pasar, melainkan untuk bertahan hidup — sementara surplusnya mengalir ke atas lewat pajak, upeti, dan kewajiban.
Negara, dalam skema ini, bukan wasit. Ia pemain utama. Bahkan kadang merangkap bandar.
Marx menyebut struktur ini sebagai asiatic mode of production (corak atau mode produksi Asia). Bukan karena ras, bukan karena budaya malas, apalagi karena takdir genetik, tapi karena relasi produksinya berbeda. Negara terlalu kuat. Masyarakat terlalu lemah. Desa-desa terlalu mandiri untuk memberontak, tapi terlalu tergantung untuk merdeka.
