1 week ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang mulai diterapkan sejak awal tahun 2025 membawa dampak besar bagi industri perhotelan di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bersama Horwath HTL, sebanyak 83% hotel di Tanah Air merasa tidak siap menyongsong tahun fiskal 2025.
Survei yang melibatkan 726 responden dari 717 hotel di 30 provinsi ini mengungkapkan, optimisme pelaku usaha hotel mulai luntur sejak awal tahun. Pada November 2024, lebih dari 50% responden masih meyakini kinerja tahun 2024 akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun, sentimen tersebut mulai netral di Desember, dan pada Januari 2025, sebanyak 83% responden menyatakan mereka tidak berada dalam posisi menguntungkan untuk memulai tahun fiskal baru.
"Meskipun Januari dikenal sebagai periode peralihan bagi pasar Indonesia secara keseluruhan, kinerja hotel relatif lemah menurut mayoritas responden. Sentimen negatif ini mungkin akan terus berlanjut sepanjang tahun, kecuali terjadi perubahan signifikan yang mendorong pergeseran menuju prospek kinerja pasar yang lebih positif," tulis laporan hasil survei yang diterima CNBC Indonesia, dikutip Selasa (25/3/2025).
Dalam laporan tersebut, dijelaskan bahwa industri perhotelan di Indonesia memiliki ketergantungan tinggi pada segmen Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE), serta permintaan dari instansi pemerintah. Menurut survei, sekitar 5-7% dari total bisnis hotel berasal dari pemesanan kamar oleh pemerintah, sedangkan kontribusi MICE berkisar antara 6-21% tergantung lokasi dan klasifikasi hotel.
Namun, dengan kebijakan efisiensi anggaran yang memangkas perjalanan dinas dan belanja MICE pemerintah, banyak hotel mengalami penurunan signifikan dalam tingkat hunian dan pemanfaatan ruang pertemuan. Bahkan, 42% hotel melaporkan fasilitas ruang pertemuan mereka menjadi tidak terpakai, sementara 18% mengalami penurunan permintaan saat hari kerja.
Dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh hotel, tetapi juga industri terkait. Seiring dengan melemahnya permintaan, mayoritas hotel kesulitan menaikkan tarif kamar. Kondisi ini semakin memperparah ketidakstabilan keuangan mereka.
Hasil survei menunjukkan:
- 88% hotel memprediksi akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk menekan biaya operasional.
- 58% menyatakan berisiko mengalami gagal bayar pinjaman ke bank.
- 48% mengkhawatirkan potensi penutupan hotel akibat defisit operasional.
Dampak ini juga merembet ke sektor lain, seperti pemasok makanan dan minuman, transportasi, dan keuangan. Sekitar 71% responden meyakini gangguan pada industri hotel akan mengacaukan rantai pasok bisnis mereka. Selain itu, 78% memprediksi target pajak hotel tidak akan tercapai, sehingga membutuhkan intervensi pemerintah.
"Efek dominonya, 83% responden (pelaku usaha hotel) yakin, jika situasi saat ini tidak berubah, akan terjadi penurunan sektor pariwisata yang akan berdampak pada ekonomi daerah, yang sangat bergantung pada pariwisata," tulisnya.
Butuh Solusi dari Pemerintah
Dalam menghadapi situasi ini, pelaku industri perhotelan berharap pemerintah memberikan solusi konkret.
Hasil survei menunjukkan, bentuk bantuan yang paling diharapkan oleh pengusaha hotel adalah:
1. Keringanan atau pengurangan pajak
2. Program pemasaran dan promosi pariwisata
3. Pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi staf hotel
4. Bantuan keuangan, seperti hibah dan pinjaman lunak
5. Penyederhanaan regulasi, termasuk kebijakan bebas visa untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara (wisman).
Tahun 2025 diprediksi menjadi tahun penuh tantangan bagi industri perhotelan. Jika tidak ada langkah mitigasi yang cepat dari pemerintah, dampak kebijakan efisiensi anggaran ini dapat menekan sektor pariwisata lebih dalam dan menghambat pemulihan ekonomi pascapandemi.
(dce)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Buntut Efisiensi Anggaran, Industri Hotel Mulai Diterpa PHK
Next Article Jalankan Instruksi Prabowo, Kementerian Ini Pangkas Perdin hingga ATK
