3 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, ABU DHABI -- Para pemimpin dunia menegaskan perkembangan transisi energi bersih tidak dapat dipatahkan. Mereka meyakini sumber energi terbarukan akan mendominasi sistem energi global.
Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan Badan Energi Terbarukan Internasional (International Renewable Energy Agency/IRENA) di Abu Dhabi. Direktur Jenderal IRENA Francesco La Camera mencatat pada 2024 investasi terkait aktivitas transisi energi menembus rekor baru, sekitar 2,4 triliun dolar AS, termasuk sekitar 800 miliar dolar AS untuk kapasitas produksi.
“Hal ini mencerminkan percepatan investasi pada energi terbarukan dan sumber energi lainnya,” kata La Camera, seperti dikutip dari Emirates News Agency, Ahad (11/1/2026) lalu.
La Camera menjelaskan, meski kemajuan transisi energi berkembang pesat, kecepatan dan skala perkembangan industri tersebut masih belum memadai jika dunia ingin mencapai target Perjanjian Paris, yakni membatasi kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius dibandingkan masa praindustri.
Pandangan serupa disampaikan Presiden Majelis Umum PBB Annalena Baerbock. Ia mengatakan laju pertumbuhan energi terbarukan terbukti “tak tergoyahkan” meski terjadi perubahan politik.
Baerbock menyebut kecepatan adopsi energi terbarukan selama beberapa dekade terakhir menunjukkan dunia bergerak menuju masa depan energi bersih. Ia mencatat ketika Perjanjian Paris pertama kali diadopsi pada 2015, kapasitas energi terbarukan global baru mencapai 153 gigawatt.
Pada 2024, katanya, kapasitas energi terbarukan global telah mencapai 4.400 gigawatt, hampir 30 kali lipat dibandingkan satu dekade sebelumnya. Baerbock mengatakan adopsi Kerangka Kerja Konsensus Uni Emirat Arab pada COP28 2023 memperkuat komitmen negara-negara untuk mempercepat transisi menuju energi terbarukan dan sistem energi rendah karbon.
Ia menambahkan, sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga konsensus tersebut, Majelis Umum PBB menyambut baik peran IRENA dalam membantu negara-negara anggota menjalankan transisi energi terbarukan melalui kerja sama pemajuan teknologi, mobilisasi investasi, dan dukungan kebijakan.
Baerbock mengatakan saat ini terjadi apa yang ia sebut sebagai “titik balik positif” dalam sistem energi global. Titik balik tersebut lebih banyak didorong oleh kekuatan pasar dibandingkan ideologi politik.
“Tidak ada investor yang ingin asetnya terbengkalai, terlepas dari perubahan arah politik,” kata mantan Menteri Luar Negeri Jerman itu.
Baerbock menegaskan investasi global pada energi terbarukan yang mencapai 2,4 triliun dolar AS pada 2024 tidak dapat ditarik kembali.
Meski transisi energi global berkembang pesat, Baerbock menyebut dunia masih gagal memenuhi salah satu janji dalam Perjanjian Paris, yakni pemanfaatan energi terbarukan untuk elektrifikasi benua Afrika.
Ia mencatat porsi pembangunan energi terbarukan di Asia, Eropa, dan Amerika Utara mencakup lebih dari 85 persen kapasitas energi terbarukan global. Sementara Afrika hanya menyumbang 1,6 persen kapasitas global dan 2,3 persen dari total investasi global, meskipun memiliki potensi energi surya dan angin yang sangat besar.
Baerbock mendesak pemerintah dan institusi keuangan untuk meningkatkan skala pendanaan, memperdalam kemitraan, serta berinvestasi pada sumber daya manusia di negara-negara berkembang guna mendorong industri energi terbarukan di berbagai kawasan.
Penegasan La Camera dan Baerbock disampaikan setelah Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat (AS) dari berbagai organisasi internasional yang bertujuan menanggulangi perubahan iklim, termasuk dua lembaga PBB, yakni United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Melalui langkah tersebut, AS menghentikan pendanaan dan keterlibatan dalam upaya menahan laju pemanasan global.
Pada tahun sebelumnya, pemerintahan Trump juga menangguhkan izin operasional seluruh proyek pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai di AS dengan alasan keamanan nasional. Dalam dua periode pemerintahannya, Trump kerap mengkritik industri energi bersih dan menyebut perubahan iklim yang telah menjadi konsensus ilmiah sebagai “hoaks”.
