Jakarta, CNBC Indonesia - Pasukan militer junta Myanmar menembaki rombongan konvoi kendaraan dari Pemerintah China yang membawa bantuan darurat pasca gempa, Selasa (1/4/2025). Hal ini terjadi saat Myanmar baru saja mengalami bencana gempa, yang juga terjadi saat negara itu berada dalam perang saudara.
Mengutip Radio Free Asia (RFA), Juru Bicara junta, Zaw Min Tun, mengatakan konvoi 9 kendaraan milik Palang Merah China sedang membawa perbekalan pada hari Selasa di dekat kota Nawnghkio di negara bagian Shan ketika tentara menembaki mereka. Penembakan dilakukan karena ada kesalahpahaman terkait ancaman keamanan.
"Ada kelompok keamanan di dekat desa Ohmati yang menghalangi konvoi tersebut. Dari jarak 100 meter, kelompok itu menunjuk ke langit dan melepaskan tiga tembakan," ujarnya.
Pernyataan juru bicara junta militer itu muncul setelah pasukan anti-junta Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang, atau TNLA, melaporkan insiden tersebut. Mereka mengatakan bahwa utusan tersebut akan dikawal ke Mandalay oleh tentara mereka sejak saat itu.
Konvoi tersebut merupakan bagian dari upaya penyelamatan dan bantuan internasional sebagai tanggapan atas gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,7 skala Richter yang melanda Myanmar pada hari Jumat, yang telah menewaskan lebih dari 2.800 orang dan menyebabkan 4.600 orang terluka. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah.
Di sisi lain, Myanmar berada dalam perang saudara sejak junta militer pimpinan Min Aung Hlaing mengkudeta pemerintahan sipil pada Februari 2021. Kudeta itu memicu reaksi publik yang besar, dengan demonstrasi besar-besaran yang menolaknya, yang kemudian dibubarkan secara brutal.
Ini kemudian memicu reaksi keras dari beberapa milisi etnis di Negeri Seribu Pagoda. Mereka mulai melancarkan perlawanan terhadap rezim junta yang dianggap tidak demokratis.
Dengan situasi gempa yang terjadi di tengah perang, TNLA, bersama tiga kelompok sekutu lainnya, termasuk Tentara Arakan, mengumumkan gencatan senjata sepihak untuk memfasilitasi upaya kemanusiaan internasional. Gencatan senjata itu akan berlangsung selama satu bulan, di mana aliansi berjanji untuk menahan diri dari operasi ofensif dan hanya terlibat dalam pembelaan diri jika perlu.
Namun junta menolak usulan ini. Min Aung Hlaing menuduh organisasi etnis bersenjata menggunakan jeda tersebut untuk berkumpul kembali dan melakukan pelatihan militer.
"Tatmadaw (militer) tidak melancarkan serangan apa pun terhadap kamp-kamp kelompok etnis bersenjata tetapi hanya menanggapi ketika diserang," kata Min Aung Hlaing, merujuk pada militer junta.
"Pemerintah terus membuka pintu untuk bertemu dan berdiskusi dengan semua organisasi etnis bersenjata untuk melakukan upaya perdamaian yang efektif."
(tps/tps)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Xi Jinping Bertemu Para CEO Global, Bahas Soal Tarif?
Next Article Panas Perang Saudara Tetangga RI, China Turun Tangan Jadi Juru Damai