Kejati Sumut Periksa 45 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Aset PTPN I

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN, – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memeriksa sebanyak 45 orang saksi terkait dugaan korupsi penjualan aset lahan PTPN I kepada pengembang Ciputra Land melalui skema kerja sama operasional seluas 8.077 hektare di Kabupaten Deli Serdang.

Plh Kasi Penkum Kejati Sumut, Muhammad Husairi, menyatakan bahwa saksi yang diperiksa berasal dari tiga pihak utama yang terkait dalam perkara tersebut, yakni PTPN I Regional I, PT Nusa Dua Propertindo (NDP), dan PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial.

"Saat ini tim penyidik masih terus memeriksa saksi tambahan serta mengumpulkan alat bukti. Perkara ini masih dalam proses penyidikan dan berjalan sesuai prosedur," ucap Husairi di Medan, Jumat.

Jadwal pemanggilan saksi lainnya sedang disusun. Jika dari hasil pemeriksaan diperlukan saksi tambahan, maka akan dijadwalkan kembali guna memperkuat pembuktian dalam kasus tersebut. Husairi memastikan pihaknya akan segera memberikan keterangan resmi apabila telah ada perkembangan signifikan, termasuk penetapan tersangka.

Tahap Penghitungan Kerugian Negara

Penyidikan kasus dugaan korupsi penjualan aset PTPN I tersebut masih berada pada tahap penghitungan kerugian negara. "Untuk saat ini, tim penyidik sedang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara bersama tim ahli dan instansi berwenang," jelas Husairi.

Menurutnya, penghitungan kerugian negara merupakan langkah penting sebelum penetapan tersangka dilakukan untuk memastikan besaran kerugian negara yang ditimbulkan dari dugaan korupsi tersebut. Langkah ini diambil agar penanganan perkara memiliki dasar hukum yang kuat dan memenuhi ketentuan perundang-undangan.

"Jika hasil penghitungan sudah final dan memenuhi syarat pembuktian, maka akan menjadi dasar bagi penyidik untuk menetapkan pihak yang bertanggung jawab," tambahnya.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara