1 hour ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pangsa pasar (market share) keuangan syariah di Indonesia masih berada di kisaran 11 persen, relatif rendah dibandingkan sejumlah negara muslim di dunia. Kendati demikian, market share keuangan syariah Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan Mesir dan Turki.
“Kalau kita bandingkan Indonesia dengan negara lain di dunia, memang walaupun Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, market share keuangan syariah masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Indonesia muslimnya 242,7 juta dengan market share 7,3 persen, dibandingkan Malaysia yang penduduk muslimnya 20 juta dengan market share 33,2 persen. Atau Kuwait 60,6 persen dan Arab Saudi 75,3 persen,” ungkap Ketua Program Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) FEB UI Rahmatina Kasri saat bertandang ke kantor Republika di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (27/1/2026).
Rahmatina mengatakan, meski demikian, market share keuangan syariah Indonesia tidak tertinggal dibandingkan beberapa negara lain, seperti Mesir dan Turki. “Tapi ternyata kita tidak jauh berbeda dengan Mesir yang juga dikenal memiliki penduduk muslim cukup besar, sekitar 90 juta, dengan market share hanya 5 persen. Turki dengan sekitar 90 juta penduduk, market share-nya 8,2 persen, tidak jauh berbeda,” ungkapnya.
Menurut analisis Rahmatina, besaran market share di berbagai negara berkaitan erat dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di masing-masing negara. Ia menilai Indonesia perlu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah untuk mengerek market share keuangan syariah ke depan.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia mencapai 43,42 persen. Adapun indeks inklusi keuangan syariah hanya sebesar 13,41 persen. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan literasi dan inklusi keuangan konvensional yang masing-masing mencapai 66,46 persen dan 80,51 persen.
“Mungkin yang perlu kita lakukan adalah mempelajari strategi literasi dan inklusi yang diterapkan negara-negara muslim. Mengapa ada yang berhasil seperti Malaysia dan Kuwait, tetapi ada juga yang biasa saja seperti Indonesia, Mesir, dan Turki. Padahal Indonesia merupakan negara G20 dengan populasi muslim terbesar, di samping Arab Saudi di peringkat pertama,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rahmatina berpendapat kondisi tersebut dipengaruhi faktor sosial politik di masing-masing negara. Ia mencontohkan sistem top-down yang diterapkan di Malaysia sebagai salah satu faktor keberhasilan.
“Sedikit banyak hal ini sangat dipengaruhi kondisi sosial politik. Kita tahu Malaysia sangat suportif, kebijakannya bersifat top-down, ada dukungan penuh atau kebijakan afirmatif dari pemerintah. Sementara ada negara yang tidak terlalu suportif, tetapi juga tidak menghalangi. Di Turki, misalnya, tidak digunakan istilah bank syariah, melainkan participation bank. Di Turki dan Mesir, istilah syariah dianggap sensitif sehingga meskipun prinsipnya syariah, tidak menggunakan nama syariah,” jelasnya.
Ia juga mencontohkan di Indonesia, pada awal kehadiran bank syariah, yakni Bank Muamalat, sempat ada penolakan dari Presiden RI ke-2 Soeharto untuk penggunaan nama Bank Muamalat Syariah. Saat itu, Soeharto berpandangan kata Muamalat sudah merefleksikan nilai kesyariahan.
Namun kemudian, lanjut Rahmatina, muncul gerakan masyarakat yang menguatkan nilai-nilai syariah di industri keuangan, seperti Dompet Dhuafa–Republika. Dari situ, prinsip-prinsip syariah, seperti bagi hasil, mulai lebih dipahami masyarakat.
“Ketika digunakan pendekatan kultural, ternyata tingkat penerimaannya lebih baik. Ini menjadi pelajaran penting karena di masyarakat seperti Indonesia yang budayanya kuat, pendekatan harus disesuaikan dengan kondisi,” ujarnya.
