5 hours ago
3
Oleh: Buya Anwar Abbas*)
Apa betul Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih mendesak daripada penciptaan lapangan kerja, seperti yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy baru-baru ini?
Saya rasa, pernyataan Menteri tersebut ada benarnya, tetapi itu untuk anak-anak dari keluarga miskin dan tidak untuk anak-anak dari keluarga kaya.
Jumlah orang miskin di negeri ini, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2025, mencapai 23,85 juta jiwa. Ini setara kira-kira 8,47 persen dari total penduduk Indonesai. Jumlah anak di Indonesia yang perlu diberi makan bergizi, menurut pemerintah, untuk tahun 2026 adalah sekitar 82,9 juta anak.
Jika 10 persen dari anak-anak tersebut yang benar-benar mendesak diberi MBG lantaran kefakiran dan kemiskinan orang tuanya, itu berarti yang perlu diberi MBG "hanya" sebanyak 8,3 juta anak. Adapun yang 90 persennya termasuk kategori tidak-mendesak, atau bahkan tidak memerlukan MBG sama sekali. Sebab, orang tua mereka sudah mampu menyediakan makanan bergizi bagi buah hatinya di rumah. Malahan, boleh jadi sajian di rumah mereka itu jauh lebih bergizi daripada yang bisa diberikan oleh pemerintah.
Total anggaran yang diperlukan sebesar Rp335 triliun untuk 82,9 juta anak pada tahun 2026. Hal itu berarti, dana yang benar-benar diperlukan untuk mendukung program MBG bagi anak-anak dari keluarga miskin "hanya" sekitar Rp33,5 triliun.
Sisanya, sekitar Rp301,5 triliun bisa dipergunakan untuk pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja, terutama bagi warga negara Indonesia yang tergolong kategori miskin.
Jika diandaikan modal yang diperlukan untuk pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja bagi masing-masing orang miskin tersebut sekitar Rp20 juta, maka lapangan kerja baru yang bisa terbentuk sekitar 15.075.000 pelaku usaha.
Jika penduduk miskin di Tanah Air sekitar 23,85 juta jiwa (menurut data BPS Maret 2025), maka dalam masa dua tahun dengan menggunakan dana yang semula diperuntukkan untuk MBG, pemerintah sudah bisa melakukan dua hal krusial.
Pertama, pemerintah akan bisa memberikan MBG kepada anak-anak yang memang benar-benar membutuhkannya.
Kedua, pemerintah dapat mengentaskan kemiskinan di negeri ini dengan memberdayakan dan menciptakan lapangan kerja baru bagi sekitar 15 juta orang per tahun.
Kalau ini bisa dilakukan, pada tahun kedua tentu kemiskinan di negeri ini dapat lebih dientaskan. Pada tahun ketiga dan atau berikutnya, pemerintah tidak lagi perlu memberikan MBG kepada para siswa. Sebab, orang tua mereka sudah pada bekerja dan hasil dari usaha memampukan mereka untuk menyediakan dan atau membayar makanan bergizi bagi buah hatinya di rumah.
*) Dr H Anwar Abbas MM MAg atau yang akrab disapa Buya Anwar Abbas merupakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Dosen tetap Prodi Perbankan Syariah FEB UIN Syarif Hidayatullah ini juga adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang UMKM, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lingkungan Hidup.
