Mengapa RI Gabung Dewan Perdamaian? Ini Penjelasan Kantor Staf Presiden

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian (Board of Peace/ BoP) dinilai sebagai langkah strategis yang harus dipahami secara utuh dan jangka panjang, bukan sekadar keputusan politik sesaat.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI, Ahmad Fuad Fanani menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan peran dan kontribusi Indonesia di tingkat global, khususnya dalam isu perdamaian dunia dan penyelesaian konflik internasional terutama Palestina.

Fuad mengatakan, bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian harus dilihat secara komprehensif. Itu bukan peristiwa yang terjadi sehari-dua hari yang ditandatangani 22 Januari 2026.

Artinya harus dilihat secara panjang dan menyeluruh terkait Indonesia gabung ke Dewan Perdamaian.

"Kalau kita lihat, itu terjadi tidak bisa dipisahkan dengan visi misi asta cita Pak Presiden Prabowo bahwa ingin membawa Indonesia ke tingkat global, Indonesia ingin memerankan peran yang lebih tinggi di dunia internasional," kata Fuad saat diskusi Board of Peace: Politik Luar Negeri Indonesia dan Nasib Gaza di Menara Tanwir PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (28/1/2026)

Ia menambahkan, alasan Indonesia bergabung Dewan Perdamaian juga tidak bisa dipisahkan dengan Deklarasi New York. Banyak negara Arab termasuk Indonesia yang masuk dalam Deklarasi New York.

Indonesia dalam deklarasi New York juga merujuk ke Piagam ASEAN. Kalau dilihat Piagam ASEAN itu ada tiga di dalamnya, di antaranya pilar politik keamanan, pilar ekonomi, pilar sosial dan budaya.

Fuad menerangkan, bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian juga termasuk rangkaian panjang ketika Presiden Prabowo menyampaikan pidato dalam Sidang Umum PBB pada 23 September 2025.