13 hours ago
4
Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di puncak Davos, Swiss, udara menusuk tulang. Salju turun pelan, seperti tepuk tangan alam yang sopan tapi dingin minus derajat. Di sanalah Presiden Prabowo Subianto berdiri, berjas rapi, suara menggelegar, dan pidato mengalir seperti api unggun di tengah musim dingin kapitalisme global.
World Economic Forum memang panggung yang tepat bagi Prabowo. Sejak dulu, beliau cocok tampil di forum besar, pegang mikrofon mahal, dan di depan hadirin berjas gelap. Kalimatnya tebal, intonasinya berani, metaforanya keras.
Ia bicara tentang konstitusi, tentang supremasi hukum, tentang perampok-perampok serakah yang selama ini menjarah negeri. Tentang empat juta hektare lahan ilegal yang disita. Tentang pengusaha rakus yang dikatakannya bukan pelaku pasar bebas, melainkan “baron perampok”.
Para pemimpin dunia tampak terkesima mendengar pidatonya yang berapi-api minus gebrak meja. Ada yang bertepuk tangan. Ada yang mengangguk penuh hormat. Ada pula yang mungkin diam-diam berpikir, “Indonesia menarik juga ya.”
Pidato Prabowo selalu seperti itu: membakar semangat, menghangatkan ruangan, dan membuat Indonesia terdengar seperti negara yang sedang bangkit dari tidur panjang kolonialisme modern.
Masalahnya, Davos itu jauh. Sangat jauh. Jauh dari Aceh. Jauh dari Tapanuli. Jauh dari sungai-sungai Sumatra Utara dan Sumatra Barat yang meluap membawa mayat. Jauh dari hutan yang sudah lama tak lagi hutan.
Karena nanti, ketika para pemimpin dunia itu pulang, mereka akan meminta laporan. Bukan pada YouTube Sekretariat Presiden, tapi pada kedutaan mereka masing-masing di Jakarta. Mereka akan minta data. Mereka akan minta kebijakan. Mereka akan minta konsistensi.
Dan di situlah dingin Davos pindah ke ruang rapat. Sebab di Indonesia, hanya beberapa hari sebelum pidato berapi-api itu, publik baru saja menyaksikan drama yang membuat alis nasional terangkat serempak.
Presiden Prabowo mencabut izin 28 perusahaan perusak hutan di Sumatra dan Aceh. Berita itu disambut seperti hujan di musim kemarau. Aktivis tersenyum, bilang alhamdulillah. Rakyat berharap. Negara tampak gagah.
Namun beberapa hari kemudian, Istana menyampaikan klarifikasi yang membuat rakyat spontan berkomentar satu kata saja — pendek, jujur, dan sangat filosofis: koplak. Perusahaan yang izinnya dicabut… tetap boleh beroperasi.
Alasan Istana mulia: jangan sampai ekonomi terganggu, jangan sampai lapangan kerja hilang. Maka jadilah kebijakan paling unik abad ini: izin dicabut, aktivitas jalan terus. Hukum ditegakkan, tapi sambil duduk. Negara tegas, tapi pakai rem tangan.
