Pasar Karbon Masih Menantang, RI Jadi Negara Paling Berani

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia merupakan salah satu pasar perdagangan karbon yang berani di dunia. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Sigit Reliantoro, dalam CNBC Indonesia ESG Sustainability Forum 2025 di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Menurut Sigit, hal ini disebabkan masih barunya pasar perdagangan karbon yang ada di Indonesia sehingga masih perlu banyak hal yang harus dipelajari dalam ramuan kebijakannya ke depan. Semua yang ditawarkan saat ini juga memang bukan yang premium.

"Kita termasuk pasar paling baru dan berani di dunia karena masih belajar mencari. Semua yang ditawarkan juga memang bukan yang premium," ungkapnya.

Meski begitu, ia menuturkan ada sejumlah pasar yang menjanjikan dalam perdagangan karbon di RI. Pertama, restorasi lahan gambut atau pitland. Menurutnya, akan ada dampak ekonomi signifikan jika adanya pelibatan dalam proyek perdagangan karbon di sektor ini.

"Kami dari KLH dengan hibah dan APBN berhasil merestorasi sekitar 4,1 juta hektare, dari kawasan yang juga berisi sekitar 60.000 hektar gambut yang dimiliki oleh masyarakat," paparnya

"Jadi biaya restorasi bisa sampai 23.500 dolar per hektare, maka kita tahu bahwa sangat mahal. Tetapi dari 4,1 juta yang telah direstorasi tadi telah kita hitung potensi terjadi pengurangan emisi karbon 2,9 ton per tahun dan kini membuka peluang perdagangan karbon senilai Rp 48 triliun sampai Rp 184 triliun per tahun."

Kedua, restorasi mangrove. "Restorasi mangrove diperkirakan biayanya sekitar US$ 3900 per hektare," tambahnya.

Lebih lanjut, Sigit juga menuturkan bahwa pihak Indonesia masih akan terus berupaya menyempurnakan pasar perdagangan karbon. Hal ini untuk mengejar finalisasi Paris Agreement pada 2030 mendatang.

"Di tahun 2030 semua mekanisme perdagangan karbon harus dirampungkan karena di situ mekanisme Paris Agreement selesai dan semua diminta untuk memberikan laporan," tutupnya.

(luc/luc)

Next Article Usul SBY ke Prabowo: Pisahkan Lagi Kementerian LHK