Pemerintah Bakal Kerek Royalti Nikel Cs, DPR Dorong Cara Ini

6 days ago 11

Jakarta CNBC Indonesia - Pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto bakal mengerek tarif royalti di sektor mineral guna meningkatkan kontribusi penerimaan negara dari sektor tambang.

Anggota Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto memahami bahwa kebijakan tersebut akan membuat para pelaku usaha semakin terbebani. Khususnya di tengah tren penurunan harga nikel akibat kelebihan pasokan dari Indonesia.

Menurut Sugeng, saat ini pihaknya tengah berupaya mencari solusi yang win-win. Mengingat PNBP dari sektor pertambangan dan migas memiliki proporsi yang sangat besar, hampir mencapai 50 persen dari total PNBP nasional.

Karena itu, Sugeng pun mendorong diversifikasi komoditas tambang agar penerimaan negara tidak hanya bergantung pada beberapa komoditas misalnya seperti nikel dan batu bara.

"Nah yang kita dorong adalah diversifikasi dari jenis dari komoditas ini yang semula hanya sebatas nikel dan batu bara sebagian besar dan juga ada tembaga konsentrat tembaga ke depan terus kita dorong diversifikasi dari jenis komoditas tersebut," ujar Sugeng dalam acara Mining zone CNBC Indonesia, dikutip Kamis (27/3/2025).

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pemerintah tengah melakukan pembahasan untuk meningkatkan pendapatan negara. Utamanya melalui optimalisasi royalti di sektor pertambangan.

"Tadi kita melakukan pembahasan untuk melakukan exercise beberapa sumber-sumber pendapatan negara baru, khususnya peningkatan royalti di sektor emas, nikel, dan beberapa komoditas lain, termasuk dalamnya adalah batu bara," kata Bahlil di Kompleks Istana Presiden, dikutip Senin (24/3/2025).

Menurut Bahlil, selain rencana meningkatkan royalti pertambangan minerba, pemerintah juga tengah menggali potensi pendapatan negara dari jenis turunan mineral lainnya, yang selama ini belum menjadi bagian dari pendapatan negara.

Hingga saat ini, Bahlil mengaku pembahasan perihal kenaikan tarif royalti sektor minerba hampir final. "Royalti baik dari bahan bakunya sampai dengan barang jadinya. Ini juga dalam rangka menunjang proses hilirisasi," ungkapnya.


(pgr/pgr)

Saksikan video di bawah ini:

Video: Ada Kasus Pengoplosan BBM, DPR Panggil Badan Usaha Penyalur BBM

Next Article Royalti Nikel Bakal Naik Jadi 15%? Ini Jawaban ESDM

Read Entire Article
Ekonomi | Asset | Lokal | Tech|