Pengusaha RI Buru-Buru Ekspor Tuna ke AS Gegara Tarif Trump

Jakarta, CNBC Indonesia - Produk perikanan Indonesia menjadi salah satu produk yang terkena tarif tinggi ke Amerika Serikat, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tornanda Syaifullah mengakui, kebijakan AS tersebut sempat menimbulkan gejolak. Padahal Indonesia sebelum pengumuman tersebut pemerintah sudah menyiapkan strategi.

"Di saat tarif resiprokal disampaikan pada 2 April, dalam seminggu itu terjadi gejolak, bukan hanya di kita tapi seluruh dunia. Tadinya sudah diantisipasi sebelum Lebaran. Ada pertemuan KKP, Menko Ekonomi dan Menko Pangan. Mulanya produk perikanan nggak dikenakan tapi kemudian dikenakan 0-5%, tapi tiba-tiba pukul rata semua di 32%. Hitungan mereka untuk balancing ekspor-impor terhadap kita, dia berikan itu ke Indonesia 32%," katanya dalam konferensi pers, Rabu (21/5/2025).

Sementara, Amerika Serikat adalah salah tujuan utama ekspor ikan tuna, cakalang, dan tongkol (TCT) Indonesia dengan pangsa pasar dan 22,4% dari total ekspor TCT. Hanya kalah tipis dari ASEAN dengan porsi sebesar 22,6%.

Kini, saat Trump memutuskan menunda pemberlakuan tarif baru selama 90 hari sejak 9 April 2025, Indonesia bisa sedikit lega. Meski, harus segera mengambil langkah-langkah strategis mengantisipasi kebijakan Trump.

"Tapi nggak lama kemudian kita di Indonesia, segera masing-masing Kementerian/Lembaga terkait kita bahas ini, tapi kalau spesifik perikanan, seminggu kemudian pada 9 Mei kebijakannya direlaksasi sampai 3 bulan ini," ujar Tornanda.

Dengan penundaan tersebut, eksportir swasta bisa memanfaatkan peluang untuk memacu ekspor ke AS sebelum tarif baru benar-benar diberlakukan.

"Kontrak-kontrak yang ada berjalan normal. Makanya saat ini push, sambil nunggu keputusan resmi tapi sekarang pemerintah kita lagi nego untuk produk kita untuk Amerika, jadi strateginya kita cari ke pasar lain, kalau pun seandainya ngga bisa kesana tapi ada beberapa nampung produk perikanan," sebut Tornanda.

"Kita sudah ketemu Kadin bidang Perikanan, ketemu Asosiasi, semoga 90 hari yang diberikan pemerintah AS bisa dimaksimalkan. Jadi kontrak yang sebelumnya sempat suspend, gimana yang sudah ada? Sudah packing mau jalan? Sudah di kontainer? Sekarang Alhamdulillah berjalan 90 hari, hasil negosiasi nanti semoga menurunkan angka yang udah ditetapkan," lanjutnya.

(dce)

Next Article KKP Pastikan Pasokan Ikan Aman & Harganya Stabil saat Natal dan Tahun