Perpres 79/2023 Dinilai Mulai Petik Hasil, Pemerintah Cabut Insentif Mobil Listrik

3 hours ago 3

Acara diskusi Implementasi Perpres Nomor 79 tahun 2023 yang digelar Perkumpulan Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2026) siang.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pemerintah menilai insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) sudah dapat dihentikan. Pasalnya, pasar mobil listrik nasional dinilai telah tumbuh dengan positif sejak diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2023.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rachmat Kaimuddin dalam acara diskusi Implementasi Perpres Nomor 79 tahun 2023 yang digelar Perkumpulan Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2026) siang.

Rachmat menjelaskan, Perpres 79/2023 merupakan penguatan dari Perpres 55/2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Regulasi ini dirancang sebagai program transisi selama empat tahun, dengan dua tahun awal fokus impor dan dua tahun berikutnya memetik hasil produksi dalam negeri. Saat ini, Indonesia telah melewati fase dua tahun pertama dan dininilai mulai menuai hasil positif.

Menurut Rachmat, komitmen pemerintah terhadap elektrifikasi transportasi telah dimulai sejak 2019. Tujuan utamanya adalah menekan emisi gas rumah kaca dan polusi udara, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Indonesia masih sangat bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM), sementara sumber energi listrik sebagian besar berasal dari dalam negeri.

Ia memaparkan, ketergantungan tersebut terlihat jelas dari struktur konsumsi minyak nasional. Sekitar 90 persen penggunaan minyak dialokasikan untuk bensin dan solar. Untuk bensin, ketergantungan impor langsung maupun tidak langsung mencapai sekitar 73 persen, sedangkan solar sekitar 44 persen. Kondisi ini membuat APBN rentan terhadap gejolak harga minyak global.

"Krisis energi global pada 2022 menjadi titik balik. Lonjakan harga minyak akibat konflik Rusia-Ukraina membuat realisasi subsidi BBM melonjak lebih dari tiga kali lipat dibandingkan rata-rata sebelum pandemi. Pemerintah pun terpaksa menaikkan harga BBM. Dari situlah, elektrifikasi kendaraan dipandang sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi tekanan fiskal," kata dia.

Di sisi lain, laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) menegaskan bahwa elektrifikasi kendaraan ringan merupakan opsi mitigasi tunggal paling efektif dengan potensi dekarbonisasi terbesar di sektor transportasi.

Tren global juga memperkuat arah kebijakan tersebut. Penjualan BEV dunia pada 2024 mencapai sekitar 11 juta unit dengan pangsa pasar 14 persen dan pertumbuhan tahunan sekitar 50 persen. Di China, yang menyumbang sepertiga pasar mobil global, lebih dari separuh penjualan mobil baru sudah berupa BEV dan plug-in hybrid.

Read Entire Article
Ekonomi | Asset | Lokal | Tech|