2 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Delapan tahun lalu, persisnya 3 Oktober 2017 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Aswad Sulaiman (ASW) sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK saat itu, Saut Situmorang yang mengumumkan Pj Bupati 2007-2009 dan Bupati Konawe Utara 2011-2016 itu sebagai tersangka terkait korupsi dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Kecamatan Linggikima dan Molawe Sulawesi Tenggara (Sultra).
Sewindu tanpa penahanan, alih-alih ke peradilan, belakangan KPK justru menghentikan penyidikan kasus yang semula ditaksir merugikan keuangan negara setotal Rp 2,7 triliun. Saut merupakan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019.
Wajar, saat mendengar keputusan KPK menerbitkan surat penghentian penyidikan (SP3) atas kasus tersebut ia sangat geram. “Saya tidak sedang sableng (gila) dalam menentukan (mengumumkan) Pak Aswad Sulaiman sebagai tersangka ketika itu,” ujar Saut kepada Republika, Senin (29/12/2025).
Kegeraman Saut bertambah ketika mendengar kabar, penerbitan SP3 itu dilakukan pada 18 Desember 2024. Atau setahun tanpa diketahui publik, sampai KPK membenarkan tentang penghentian penyidikan kasus itu, pada Rabu (24/12/2025).
Kegeraman Saut, bercampur jengkel, karena penjelasan KPK tentang alasan penerbitan SP3 kasus tersebut, menurutnya mengada-ada. Saut menegaskan, tak ada alasan yang masuk akal saat membaca penjelasan KPK dari berbagai pemberitaan menyoal apa sebab kasus tersebut berujung SP3.
Pertama, KPK yang menyampaikan penghentian penyidikan kasus tersebut, karena tak adanya cukup bukti-bukti menyangkut kerugian negara dalam penjeratan Pasal 2, maupun Pasal 3 UU Tipikor yang terhadap Aswad Sulaiman.
Alasan itu, kata Saut, jelas ngawur. “Emang (Rp) 2,7 triliun (kerugian negara) yang kami sampaikan saat itu menghitungnya gampang?,” kata Saut.
Dia memastikan, KPK dalam menetapkan Aswad Sulaiman sebagai tersangka, sudah mengantongi hasil penghitungan kerugian negara dari lembaga-lembaga auditor yang dijadikan satu alat bukti. Termasuk hasil dari penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
