Sri Mulyani Curhat Jadi Menteri Keuangan Tidak Enak

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan posisinya sebagai menteri keuangan tidaklah mudah. Beban yang dirasakan dirinya cukup berat, terutama ketika harus memutuskan kebijakan fiskal.

Sri Mulyani diketahui menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak 2016 hingga 2024 di era Presiden Joko Widodo. Dirinya kembali lanjut bertugas sebagai Menteri Keuangan di era Presiden Prabowo sekarang. Dia tercatat pernah menduduki jabatan ini pada 2005-2010 di era Presiden SBY. Dengan demikian, Sri Mulyani telah menjadi Menteri Keuangan dengan jabatan terlama.

Sri Mulyani kerap merasa dirinya kerap dicap sebagai pihak yang menetapkan dan menerbitkan kebijakan-kebijakan keuangan. Dari kebijakan yang dikeluarkannya, dirinya mendapatkan berbagai respons pro dan kontra dari masyarakat.

"Kadang-kadang menjadi menteri keuangan memang menjadi tidak enak. Karena indikatornya semua menjadi tidak sama happy, semuanya equally unhappy. Karena begini, kok dapetnya cuman segini? Saya mintanya 100 dapetnya cuma 25, tetapi ini yang merasa sudah dikasih 25 membebankan saya," ujar Sri Mulyani, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (15/11/2024).

Padahal, kebijakan keuangan yang dikeluarkannya merupakan hasil kesepakatan berbagai pihak, bahkan melalui sidang kabinet yang melibatkan kementerian dan lembaga (K/L). Contohnya, kebijakan cukai rokok. Menteri Kesehatan ingin cukai rokok bisa diterapkan setinggi-tingginya. Tetapi, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Perindustrian meminta cukai serendah-rendahnya.

"Katakanlah cukai hasil tembakau tadi, penggunaan tembakau petani lokal, cukainya untuk grup 1, grup 2, grup 3, yang beda-beda kelasnya. Masalah kesehatan, Menkes inginnya tinggi banget (cukai) karena mengancam rokok, Menaker-Menperin minta serendah-rendahnya," terangnya.

Dia memahami setiap menteri bertekad untuk memberikan kebijakan fiskal yang aman dan melindungi masyarakat.

Dia juga mencontohkan kebijakan bea masuk impor. Menurutnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang merasakan dilema antara melindungi industri hulu dan hilir terkait pengenaan bea masuk tinggi.

Jika bea masuk tinggi ditetapkan, maka industri hilir bisa terlindungi. Namun, industri hulu yang kesulitan memperoleh bahan baku impor murah. Adapun, jika diturunkan, industri hilir tadi justru bisa musnah.

"Kalau kita mengenakan bea masuk di hulu, pasti hilirnya nanti lapor ke bapak/ibu (DPR). Saya kok didzalimi dengan bea masuk Kemenkeu. kalau saya kemudian turunkan, nanti yang hulu gantian ke bapak/ibu sekalian juga bilang menkeu tidak memihak industri kami," ungkap Sri Mulyani.

Tugas untuk menyeimbangkan hulu dan hilir ini dibahas bersama-sama bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Menurut Sri Mulyani, dari rapat koordinasi, maka akan dihasilkan kesepakatan bersama sehingga semua KL juga memahami konsekuensi atas keputusan tersebut.

"Ini yang menjadi salah satu kenapa kami memang harus hati-hati," tegasnya.

(haa/haa)

Next Article Semua PNS-PPPK Pusat Dipastikan Sudah Terima Gaji ke-13