1 hour ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah puing-puing sisa bencana, secercah harapan mulai tumbuh bagi ratusan keluarga penyintas saat pembangunan hunian sementara (huntara) mulai dikebut demi menyediakan tempat bernaung yang layak dan aman.
Bencana hidrometeorologi di Tapanuli Selatan dipicu oleh curah hujan ekstrem yang mengguyur wilayah perbukitan, sehingga menyebabkan tanah kehilangan stabilitas dan memicu tanah longsor serta banjir bandang. Kondisi topografi yang curam dan tata guna lahan yang rentan membuat debit air meningkat drastis secara tiba-tiba, yang kemudian menghantam pemukiman warga dan merusak infrastruktur vital di beberapa kecamatan.
Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letnan Jenderal TNI Richard Tampubolon, didampingi Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan, meninjau langsung lokasi pembangunan huntara di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, pada Rabu (28/1).
Pemulihan keadaan pascabencana ini menjadi bukti nyata soliditas lintas instansi, di mana TNI dan Polri mengerahkan personel untuk percepatan pembersihan lahan dan pengamanan, sementara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) fokus pada teknis konstruksi serta penyediaan infrastruktur dasar. Sinergi ini memastikan distribusi bantuan logistik dan material konstruksi tetap berjalan lancar meski dihadapkan pada tantangan medan yang berat.
Letjen Richard menjelaskan bahwa lahan yang tersedia sudah dilakukan pemerataan dan bangunan contoh sesuai prototipe telah disiapkan. Meski pembangunan saat ini masih menunggu pengiriman material dari Pulau Jawa, proyek ini ditargetkan rampung pada 14 Februari 2026. “Semua ini dinamis, melihat kondisi cuaca dan ketersediaan bahan, tapi semua pihak memastikan ini segera direalisasikan,” ujarnya.
Bupati Gus Irawan menambahkan bahwa pihak Pemkab telah menyiapkan lima lokasi strategis; empat titik berada di lahan milik PTPN dan satu titik di tanah milik Pemkab. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), total penerima bantuan mencapai 816 Kepala Keluarga (KK), yang terbagi dalam skema huntara terpusat (683 KK) dan huntara mandiri (133 KK).
Pembangunan huntara terpusat ini dikerjakan secara gotong royong oleh berbagai lembaga: Danantara menggarap 186 unit di Desa Simarpinggan, Kementerian PU menangani 245 unit di Desa Napa, sementara BNPB bertanggung jawab atas dua titik di Desa Aek Lantong dan Desa Simatohir serta seluruh pembangunan huntara mandiri di lahan milik warga.
sumber : Antara
