3 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan alasan dibalik besarnya kemungkinan Presiden Prabowo Subianto menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari yang seharusnya pada Januari 2025.
Luhut mengatakan, ini karena pemerintah akan terlebih dahulu menggelontorkan kebijakan stimulus terhadap kalangan masyarakat, supaya ekonominya tidak semakin jatuh. Stimulus itu kini tengah dirancang berupa subsidi listrik yang tepat sasaran.
"Sebelum itu jadi (PPN 12%), harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah, mungkin lagi dihitung dua bulan, tiga bulan, supaya jangan jatuh," kata Luhut di kawasan TPS di kawasan TPS 4, Jakarta Selatan, seusai mencoblos Pilkada 2024, Rabu (27/11/2024).
Meski begitu, Luhut belum bisa menjelaskan sampaikan penundaan kenaikan tarif PPN itu akan diputuskan Presiden Prabowo, yang jelas ia memastikan presiden akan terlebih dahulu menggelar rapat dengan jajaran menterinya untuk membuat keputusan itu, termasuk ramuan stimulus subsidi listrik tepat sasarannya.
"Ya hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang ini (subsidi listrik). Tapi ya kita enggak tahu, nanti rapat masih ada beberapa lama kan," tegas Luhut.
Luhut juga memastikan bahwa Prabowo memiliki kejelian dalam melihat kondisi ekonomi masyarakat. Maka, Prabowo ia pastikan tidak mau menambah beban ekonomi masyarakat dengan kenaikan PPN tanpa adanya pemberian stimulus ekonomi berupa subsidi listrik.
"Intinya itu presiden tidak mau beban rakyat itu ditambah. Jadi, bagaimana mengurangi dan juga itu dana kan perlu untuk tadi pergerakan ekonomi di bawah," kata Luhut.
Ia mengatakan, bansos yang diberikan dalam bentuk subsidi listrik itu tengah diramu pemerintah supaya bisa lebih tepat sasaran dan membantu masyarakat yang sudah lama menunggak tagihan listriknya sekitar 2-3 bulan.
Menurut Luhut, skema subsidi listrik itu kini tengah diramu hingga dua atau tiga bulan mendatang. Dengan demikian, ia memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif PPN sebelum stimulus itu diberikan langsung kepada masyarakat.
"Kalau listrik itu kan datanya lengkap. Jadi mungkin saya lagi dihitung ya apakah dari 1.300 sampai 1.200 watt ke bawah. Ya orang-orang yang anu, mungkin udah enggak bayar 2-3 bulan, lagi dihitung lah ya," tegasnya.
Ia memastikan, anggaran pemerintah sangat cukup untuk memberikan stimulus ekonomi berupa bansos subsidi listrik kepada masyarakat. Sebab, setoran pajak menurutnya hingga kini sangat baik hingga ratusan triliun yang bisa dimanfaatkan untuk subsidi itu.
"Ya di APBN cukup banyak, kita penerimaan pajak bagus kok, saya kira masih ada berapa ratus triliun yang bisa. Enggak ada isu itu, hanya sekarang ingin Presiden itu lebih efisien, lebih efektif, targeted, apa yang diberikan itu," ucap Luhut.
(arj/mij)
Saksikan video di bawah ini:
Video: PPN Naik 12% Dikritik Rakyat, Dunia Usaha Pun Ikut Tercekat!
Next Article Video: Jika Naik Ke 12%, Tarif PPN RI Jadi Yang Tertinggi di ASEAN
