Zulhas Pamer Hasil Kerja Sebulan Jadi Menko Pangan Prabowo

Jakarta, CNBC Indonesia - Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan sejumlah pekerjaan rumah yang telah diselesaikan demi mencapai target swasembada pangan di tahun 2027 nanti. Menurutnya, sejumlah pembenahan memang harus dilakukan, bersama seluruh kementerian terkait.

"Saya kira kita sudah tahu masalah swasembada pangan, di sini banyak pakarnya. Yang nggak pakar cuma saya. Bapak Presiden ingin kita swasembada pangan di tahun 2029, belum kerja kita sudah maju jadi 2028, di G20 2027, belum kerja waktu itu, belum," katanya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Selasa (3/12/2024).

"Kita sudah mengetahui soal lahan berkurang. Ini di sini saya mulai berbenah beberapa hari ini, karena pangan ini sangat terkait di hampir seluruh kementerian. Kalau bibit itu BRIN, karena pertanian tidak boleh lagi lakukan riset. BRIN kadang-kadang diomongin moderasi beragama, padahal kita perlu bibit padi. Ini memang nggak mudah, pak," tambah Zulhas.

Terkait pupuk, lanjut dia, masalahnya adalah mengularnya aturan yang mengurusi pupuk. Diantaranya ada 9 PP, 5 Perpres, dan belasan Peraturan Menteri. Belum lagi ada SK Bupati, SK Menteri Keuangan, maupun SK Menteri Pertanian.

"Banyak sekali, sehingga mengular. Mungkin juga sampai petaninya panen. Banyak sekali keterkaitannya," sebutnya.

"Padahal banyak pakar tapi menurut saya menuju swasembada pangan itu ruwet. Nggak tahu apa karena itu Pak Prabowo bikin Menko Pangan barangkali. Ini perlu diatasi," ucapnya.

Dia pun optimistis target swasembada pangan Prabowo bisa tercapai.

"Ini lah saya kira yang harus kita selesaikan dan saya yakin ini bisa diatasi. Dan saya punya sandaran kokoh, Presiden. Karena Presiden ini selalu ngomongnya swasembada. Kalau Presiden dukung apa saja kita bisa selesaikan. Jadi saya punya backup sangat kuat, Bapak Presiden. Jadi saya yakin bisa," katanya.

"Sebulan ini kita sudah selesaikan pupuk, nggak ada lagi SK Bupati, SK Gubernur, yang ada dari Menteri Pertanian ke Gapoktan, pengecer. Juga penyuluh, di kabupaten, sudah 3 kali rapat, kini penyuluh ditangani Kementan. Penyuluh nggak hanay padi, tapi tanaman pangan secara luas. Saya juga baru selesaikan irigasi," paparnya.

Terkait irigasi, dia menyoroti pembangunan irigasi yang tidak terintegrasi atau nggak nyambung.

"Irigasi harus kita selesaikan. Saya sudah rapat 2-3 kali rapat, selesai. Irigasi kalau 1.000 hektare di Bupati, "Kapan bangun?", yang dibangun jalan. Kalau 2.000-3.000 hektare urusan Gubernur. Tapi Gubernur nggak mungkin juga, banyak jalan rusak. Jadi irigasi ini banyak terbengkalai," tukasnya.

"Ini baru saya selesaikan, pusat bisa bangun irigasi. Mau 1.000 hektare, 2.000 hektare, 3.000 hektare, ok. Perpres sudah selesai, sudah di Mensesneg, mungkin 1-2 minggu ini bisa diteken," ujarnya.

Dari sederet masalah tersebut, Zulhas mengungkapkan, petani ternyata hanya minta 1 hal.

"Petani itu cuma 1 dia minta, "Pak, kalau kami panen, beli dong, dengan harga yang bagus". Itu saja, nggak banyak tuntutan petani Indonesia," katanya.

"Karena itu saya sudah 3-4 kali ini, kita ingin Bulog itu berapa pun produksi petani itu dibeli dengan harga bagus, bukan merugikan petani. Bulog beli jagung 5.500, jual 4.500 nggak apa-apa. Pak Prabowo ingin petani kita itu produktif, mau bekerja. Kerja itu petani rajin, hanya itu permintaannya, kita beli produksinya," sebutnya.

Upaya itu, kata Zulhas, lebih baik dilakukan, dengan menyelesaikan masalah pangan di Indonesia, daripada pemerintah seperti saat ini, hanya memberikan bantuan uang tunai ke orang miskin.

"Orang miskin kita kasih 10 kilo beras, kasih 600.000. Habis itu dia menghayal jadi orang kaya, lalu ikut judi online. Itu kenyataan sekarang. Jadi itu sangat tidak produkstif, sangat merusak. Kita nggak akan bisa jadi bangsa yang maju. Kalau pangan ini kita selesaikan, kita bisa jadi bangsa yang kuat," kata Zulhas.

(dce/dce)

Next Article Jadi Menko Pangan, Zulhas Bilang Gini Soal Target 100 Hari