2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan swasembada produk protein pada tahun ini. Hal itu guna menyokong program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jumlah penerima manfaatnya diprediksi melampaui 90 juta orang. Zulhas menyebut swasembada protein dibutuhkan agar Indonesia tidak perlu bergantung pada impor.
Zulhas menerangkan penerima manfaat MBG tahun ini akan mencapai 82,9 juta orang, terdiri dari pelajar, ibu hamil, balita, dan lansia.
"Perintah Presiden begitu, tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang makannya tidak bergizi," kata Zulhas saat meresmikan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Sampangan di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (30/1/2026).
Ia menambahkan penerima manfaat MBG berpotensi melampaui 90 juta orang.
"Saudara-saudara bayangkan, 90 juta lebih kalau butuh ikan satu potong, satu hari kita butuh 90 juta potong ikan," ujarnya.
Hal itu juga berlaku jika MBG menggunakan lauk protein lainnya.
"Kalau perlu telur satu, maka satu hari perlu 90 juta butir telur. Kalau kita enggak swasembada pangan, bagaimana? Impor kita yang gede itu bisa tambah-tambah," kata Zulhas.
Dalam pidatonya sebelumnya, Zulhas sempat menyinggung bahwa Indonesia masih harus mengimpor jutaan ton gandum, kedelai, termasuk gula. Namun, ia menyebut pada tahun lalu Indonesia telah berhasil swasembada beras dengan surplus produksi mencapai 4 juta ton.
"Oleh karena itu harus swasembada. Tahun lalu kita berhasil swasembada karbohidrat. Tahun ini kita harus berhasil swasembada pangan protein: ikan, telur, ayam," ucap Zulhas.
Ia mengatakan salah satu cara pemerintah mengejar produksi protein adalah dengan membangun 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih.
"Bioflok akan dibangun di tiap desa satu. Kemudian tambak-tambak besar di Jawa akan dibangun 20 ribu hektare untuk ngejar agar ikan kita bisa melimpah," ujarnya.
Menurut Zulhas, program-program prioritas Presiden saling terkait. Ia menyebut Presiden telah meneken aturan bahwa bahan baku pembuatan MBG harus disuplai oleh Koperasi Merah Putih, UMKM, dan badan usaha milik desa (BumDes).
"Karena saya sebagai ketua tim, di aturan sudah saya buat, Presiden sudah teken, suplai SPPG harus dari koperasi, UMKM, BumDes, dan usaha rakyat lainnya. Tidak bisa nanti perusahaan besar, konglomerat, menyuplai SPPG, enggak bisa," ucap Zulhas.
