12 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Fenomena pabrik tekstil bertumbangan hingga tutup operasi berlanjut di 2025. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengungkapkan, ada 2 pabrik tekstil yang memproduksi benang, telah mengumumkan penutupan pabrik. Selain itu, satu perusahaan terkait tekstil, yang memproduksi sepatu merek internasional, juga mengumumkan rencana PHK massal di pabriknya.
Ini menambah derita pabrik tekstil di Indonesia. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) mencatat, total ada 60 pabrik yang telah melakukan efisiensi dengan pengurangan produksi maupun PHK massal dalam kurun waktu 2022-2024.
"Awal tahun 2025 sudah ada perusahaan yang plan PHK. Lokasinya ada di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bandung. Yang di Kabupaten Bandung mau tutup, PHK 900-an pekerja dan yang di Subang, mau tutup, PHK sekitar 750 pekerja. Kedua perusahaan ini memproduksi benang," kata Ristadi kepada CNBC Indonesia, Kamis (9/1/2025).
"Penyebabnya masih sama, barang produksi tidak laku dan tidak ada pesanan dari buyer," imbuhnya.
Penutupan pabrik benang ini seakan mengonfirmasi, gelombang badai buruk di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional masih belum reda.
Foto: Suasana kondisi ribuan alat mesin jahit yang ditutup kain dan tidakk terpakai di kawasan pabrik garmen, Kabupaten, Bogor, Kamis, (13/6/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Suasana kondisi ribuan alat mesin jahit yang ditutup kain dan tidakk terpakai di kawasan pabrik garmen, Kabupaten, Bogor, Kamis, (13/6/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Bahkan, PHK massal yang terjadinya melanda pabrik-pabrik garmen, kini sudah mengarah ke pabrik bahan baku, yakni kain dan benang.
"Ini perusahaan yang lapor saya saja loh ya, yang tidak lapor dan tertutup banyak. Saya hanya mau bilang, 2025 pekerja ada yg menikmati kenaikan upah, tapi ada yg terancam PHK," kata Ristadi.
Itulah sebabnya, tukas Ristadi, imbuh dia, data PHK yang dimiliki pemerintah selalu lebih rendah dari yang terjadi sebenarnya.
"Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan) dan Dinas-Dinas tenaga kerja di daerah itu tidak jemput bola, cuma nunggu laporan dari pengusaha saja kalau ada PHK," cetusnya.
"Kadang terjadi jika PHK tinggi, tapi karena kepentingan politis Kepala Daerahnya ya tidak diekspose karena takut dicap jelek kinerjanya. Apalagi kalau Kepala Daerahnya mau maju lagi," ucap Ristadi.
(dce/wur)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Kemenaker Minta PHK Di Industri Tekstil Jadi Perhatian
Next Article 7 Pabrik Tekstil RI Tutup di 2024-PHK 15.114, Ini Nama Perusahaannya
