Ada Tax Gap Rp 1.500 T di RI, Prabowo Bakal Lakukan Ini!

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto rapat terbatas dengan anggota Dewan Ekonomi nasional (DEN) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, di Istana Merdeka, Selasa (7/1/2025). Dalam pertemuan itu membahas terkait peningkatan penerimaan negara melalui pajak.

"Jadi hari ini yang kita bahas adalah bagaimana bisa meningkatkan penerimaan pemerintah," kata Wakil Ketua dan anggota DEN Mari Elka Pangestu, saat memberikan keterangan pers, dikutip Rabu (8/1/2025).

Ia melihat dari laporan Bank Dunia pada Desember lalu, ada temuan bahwa tax gap atau selisih antara penerimaan dan dana yang benar-benar diperoleh mencapai 6,4% dari PDB. Ini setara dengan Rp 1.500 triliun, dengan rincian 3,7% dari gap kepatuhan dan 2,7% karena kebijakan.

"Tadi yang kita tegaskan adalah pentingnya untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dengan perbaikan administrasi dan juga mengurangi penghindaran pajak," tuturnya.

Sehingga ditegaskan pentingnya program digitalisasi supaya bisa memperbaiki administrasi pajak, mengurangi penghindaran pajak, hingga meningkatkan kepatuhan.

"Karena intinya percuma kita naikan tingkat pajak kalau kepatuhan tidak terjadi," katanya.

Saat ini langkah yang telah dilakukan pemerintah, yakni modernisasi melalui sistem administrasi Coretax untuk melayani administrasi perpajakan secara digital. Melalui sistem ini, wajib pajak dapat melakukan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara elektronik dimulai dari pajak pertambahan nilai (PPN).

"Nah ini untuk memperbaiki collection pajak, data itu perlu juga dikaitkan dengan digital ID siapa itu pembayar pajaknya dan data-data lain yang bisa membantu profiling dari wajib pajak itu sehingga memperbaiki koleksi pajaknya," lanjutnya.

Pada pertemuan tersebut, lanjut Mari Elka, Presiden Prabowo telah menyetujui pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital yang akan mengawal pelaksanaan tiga elemen penting digitalisasi.

"Pertama digital ID, kedua digital payment, dan data exchange," tambahnya.

MenPANRB Rini menyampaikan kesiapan sejumlah kementerian dalam melakukan transformasi digital. Dalam melakukan transformasi ini, Rini menuturkan sejumlah aspek penting yang harus menjadi perhatian salah satunya infrastruktur publik digital atau digital public infrastructure (DPI).

"Mudah-mudahan dengan fondasi ini nanti transformasi digital yang kita bisa membantu kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional," kata Rini.

(emy/haa)

Next Article Mantan Direktur Bank Dunia Beri 'Warning' Soal Efek Resesi AS ke RI