Alasan Sebetulnya Aplikasi China Pembunuh UMKM Diblokir di RI

2 months ago 22

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), menyatakan bahwa

Aplikasi itu juga berpotensi mengancam keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Karena alasan tersebut pemerintah melalui Kominfo memblokirnya.

"Aplikasi TEMU dari sisi bisnis modelnya, jelas tidak patuh dengan regulasi yang ada di Indonesia, baik dari sisi perdagangan maupun ekosistem UMKM yang harus kita lindungi dan jaga," ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kominfo Prabunindya Revta Revolusi, dalam keterangan resmi, dikutip Senin (14/10/2024).

TEMU, kata dia, menghubungkan langsung produk dari pabrik ke konsumen, yang memungkinkan terjadinya predatory pricing atau price dumping. Hal itu dianggap sangat berbahaya bagi UMKM lokal. Sebab, jika produk asing masuk dengan harga yang jauh lebih murah dari produk UMKM, konsumen pasti akan memilih yang lebih murah.

"Itu membuat UMKM kita sulit bersaing," jelasnya.

Kominfo menilai bahwa kehadiran aplikasi semacam itu dapat merusak ekosistem bisnis UMKM, terutama ketika harga produk asing sangat rendah dan mengancam keberlangsungan usaha kecil.

Belum terdaftar sebagai PSE

Selain ancaman terhadap UMKM, Prabu juga menegaskan bahwa aplikasi TEMU belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia.

"Ketika belum terdaftar sebagai PSE, potensi diblokirnya sangat terbuka lebar," kata Prabu.

Adapun penggunaan aplikasi ini di Indonesia masih sangat rendah. Namun, jika ada peningkatan traffic dan dampak yang signifikan, Kominfo akan segera mengambil tindakan.

Dari segi aspek perlindungan konsumen, produk-produk yang dijual melalui TEMU dinilai tidak terjamin kualitasnya, terutama karena belum patuh dengan regulasi yang ada di Indonesia.

"Ketika harga produk sangat murah, kualitasnya tidak bisa dijamin. Ini berbahaya bagi konsumen," ujarnya.

Untuk memastikan keamanan konsumen, Kominfo berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Koperas dan UKM dan Kementerian Perdagangan, guna menilai potensi ancaman dari PSE yang belum taat dengan aturan.

Kominfo akan terus mengkaji aplikasi itu berdasarkan parameter legalitas, traffic pengguna, serta keamanan datanya.

"Kami akan tegas memblokir aplikasi yang tidak comply dengan regulasi Indonesia," pungkasnya.

Harga 0 persen

Sebelumnya, Direktur Utama Smesco Indonesia, Wientor Rah Mada menyebut Temu sebagai aplikasi e-commerce pembunuh UMKM asal China. Bahkan, katanya, aplikasi ini sudah menyerang pasar Amerika Serikat dan Eropa dengan subsidi harga yang mencapai 100%, atau konsumen hanya membayar biaya ongkos kirim.

"Temu ini aplikasi jahat dari China, yang kalau dibiarkan masuk [ke tanah air], maka UMKM kita sudah pasti mati. Ini barang langsung datang dari pabrik di China, kemudian tidak ada seller, tidak ada reseller, tidak ada dropshiper, dan tidak ada affiliator. Jadi tidak ada komisi berjenjang seperti yang e-commerce lainnya," kata Wientor beberapa waktu yang lalu.

Wientor menyampaikan, praktik pemberian subsidi yang begitu besar dari platform ini dilakukan hampir di setiap negara. Pihaknya pun mengindikasikan, di beberapa kondisi aplikasi Temu memberikan harga hingga 0%, atau konsumen hanya dibebankan biaya ongkos kirim saja.

"Jadi kalau mereka kemudian memberikan diskon 90% itu yang dilakukan hampir di setiap negara. Bahkan kami mengindikasikan, di beberapa kondisi mereka memberikan harga 0%. Di AS mereka sempat memberikan harga 0%. Jadi pembeli hanya membayar ongkos kirim," ujarnya.

Ia berasumsi, barang yang dijual di platform Temu merupakan barang-barang yang tidak laku di pasar China, sedangkan Negeri Tirai Bambu itu mengalami surplus barang, sehingga mereka harus mengeluarkan barang yang berlebih itu dari negaranya, dengan cara menjual dengan harga yang sangat murah.

"Asumsi kami, yang dijual di Temu itu adalah barang-barang deadstock atau yang tidak laku di China, kemudian dilempar ke negara lain. Karena kan kondisi ekonomi di China sekarang ini sedang surplus barang. Mereka harus mengeluarkan itu dari negerinya, dan salah satu cara mengeluarkan itu adalah melalui platform yang mereka punya. Itu terjadi di AS dan di Eropa. Jadi bukan tidak mungkin itu akan dilakukan di negara kita," terang dia.

(dem/dem)

Saksikan video di bawah ini: