7 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT BPR Syariah Amani Mulia Indonesia atau Amani Bank menjajaki pemesanan hingga 800 unit rumah melalui kerja sama dengan Koperasi Konsumen Syariah Keluarga Samawa Indonesia (KSI). Skema tersebut ditujukan untuk mengurangi persediaan properti yang tertahan sekaligus membuka peluang pembentukan portofolio pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) syariah.
Kerja sama pengembangan perumahan melalui Program Rumah Rakyat Semesta (RRS) tersebut dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani di Jakarta pada 5 September 2026 oleh Direktur Utama Amani Bank Endro Yuniaryo dan Ketua KSI Darmawan Wijaya.
Melalui kerja sama tersebut, kedua pihak menjajaki master bulk order portfolio hingga 800 unit rumah. Namun, angka tersebut bukan merupakan pembelian yang dilakukan sekaligus karena realisasinya akan mengikuti kesiapan proyek, kondisi pasar, kapasitas Amani Bank, dan kesepakatan para pihak.
Direktur Utama Amani Bank Endro Yuniaryo mengatakan, kerja sama tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan persediaan properti agar dapat menghasilkan arus kas bagi perusahaan.
"Kami ingin mengoptimalkan persediaan properti secara terukur sehingga aset yang sebelumnya tertahan dapat dikonversi menjadi arus kas. Dengan demikian, perseroan memiliki ruang yang lebih baik dalam mengelola likuiditas sekaligus membuka peluang pertumbuhan bisnis pembiayaan," kata Endro dalam siaran pers, Jumat (11/9/2026).
Selain pelepasan persediaan properti, skema tersebut membuka peluang pembiayaan KPR bagi konsumen yang membeli rumah. Realisasi pembiayaan tetap bergantung pada penjualan rumah, kebutuhan pembiayaan, kelayakan calon nasabah, dan persetujuan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kerja sama ini kami arahkan untuk membangun siklus bisnis yang sehat, mulai dari optimalisasi persediaan, penciptaan arus kas, hingga peluang pembiayaan KPR. Prinsip kehati-hatian tetap menjadi bagian penting dalam setiap tahapan implementasinya," katanya.
Dalam skema tersebut, KSI dapat melakukan pemesanan unit berdasarkan desain, spesifikasi, Verified HPP, nilai kontrak, jadwal pembangunan, dan jadwal serah terima. Rincian pelaksanaan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk setiap zona proyek.
Target hingga 800 unit tersebut merupakan master bulk order portfolio, bukan kewajiban pembelian seluruh unit secara sekaligus. Kewajiban finansial dan pelaksanaan proyek baru berlaku setelah dituangkan dalam PKS pada masing-masing zona.
Setiap zona akan melalui tahapan pemeriksaan sebelum proyek dilaksanakan, antara lain Zonal Activation Gate dan Project Clearance. Pemeriksaan mencakup legalitas, kesiapan lahan, perizinan, aspek teknis dan finansial, permintaan pasar, forward payment coverage, risiko, serta kepatuhan.
"Target 800 unit kami tempatkan sebagai potensi portofolio, bukan realisasi sekaligus. Setiap proyek harus memenuhi tahapan evaluasi dan persetujuan sebelum masuk ke tahap pelaksanaan. Ini penting agar pertumbuhan bisnis tetap berjalan seiring dengan pengelolaan risiko yang prudent," ujar Endro.
MoU antara Amani Bank dan KSI berlaku selama tiga bulan sejak penandatanganan. Dalam periode tersebut, kedua pihak akan mempersiapkan Project Clearance, due diligence, appraisal, verifikasi HPP, penyusunan Master Development Plan, serta PKS untuk masing-masing zona.
Bagi Amani Bank, realisasi kerja sama tersebut akan menentukan seberapa besar persediaan properti dapat dikonversi menjadi arus kas dan seberapa jauh potensi portofolio KPR dapat terbentuk. Pelaksanaan bertahap juga memberikan ruang bagi perseroan menyesuaikan pelepasan aset dan pembiayaan dengan kapasitas serta kondisi pasar.
