7 hours ago
5
Ratusan massa dari Aliansi Bela Palestina Boikot Israel (Ababil) menggelar aksi Peduli Palestina bertajuk Gencatan Senjata Berdarah di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (13/2/2026). Aksi tersebut menyerukan kepada umat bahwa pembantaian di Gaza masih terus berlangsung meski dibungkus narasi gencatan senjata, dan mengajak mengawal sikap politik Indonesia agar tidak memberi celah normalisasi hubungan dengan israel dalam bentuk apa pun.
REPUBLIKA.CO.ID, OTTAWA -- Organisasi Muslim Kanada dan seorang tokoh pembela hak asasi manusia terkemuka pada Rabu (9/9/2026) menyambut baik keputusan Ottawa untuk bergabung dengan 11 negara lain dalam langkah yang sudah lama tertunda, tetapi monumental, yakni melarang perdagangan dengan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat Palestina yang dijajah.
Pejabat Urusan Pemerintah dan Kebijakan Publik di Dewan Nasional Muslim Kanada (NCCM), Ahmad Al Qadi, mengatakan dalam sebuah konferensi pers di Ottawa bahwa organisasinya menyambut baik pengumuman pemerintah mengenai larangan tegas terhadap produk-produk yang berasal dari permukiman ilegal Israel.
"Meskipun langkah ini seharusnya sudah diambil sejak lama, tanggal 8 September 2026 akan menjadi hari yang monumental dalam sejarah Kanada," ujar Al Qadi, dikutip dari laman Anadolu Agency, Kamis (10/9/2026).
Al Qadi mengatakan generasi mendatang warga Kanada akan menjadikan tanggal ini sebagai preseden bagi komitmen Kanada dalam menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, kedaulatan, dan integritas wilayah, nilai-nilai yang telah dijabarkan secara jelas oleh Perdana Menteri Mark Carney dalam pidatonya di Davos.
Ia menambahkan larangan tersebut menunjukkan, sebagaimana dinyatakan oleh perdana menteri, Kanada tidaklah tak berdaya dan memiliki kapasitas untuk membangun tatanan dunia baru yang menghormati nilai-nilai tersebut.
Al Qadi menyampaikan terima kasih kepada Carney dan Menteri Luar Negeri Anita Anand atas nama NCCM karena telah mendorong pemberlakuan larangan tersebut, seraya menegaskan bahwa perusahaan Kanada yang beroperasi secara internasional memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia dan memastikan bahwa kegiatan mereka tidak berkontribusi pada dampak buruk.
