8000 Hoki Online Data Agen web Slots Gacor Philippines Terpercaya Sering Lancar Win Full Online
hoki kilat Data Daftar situs Slot Maxwin China Terkini Mudah Jackpot Online
1000hoki.com Data Situs situs Slots Maxwin Singapore Terkini Pasti Scatter Full Banyak
5000 Hoki Online List Login website Slot Maxwin Japan Terbaik Pasti Lancar Menang Full Terus
7000 hoki List Akun server Slots Gacor Cambodia Terbaru Gampang Lancar Menang Non Stop
9000hoki List Situs website Slot Maxwin Cambodia Terbaik Sering Lancar Scatter Full Banyak
Alternatif Platform situs Slot Gacor Philippines Terpercaya Sering Scatter Full Setiap Hari
Idagent138 Slot Maxwin Terpercaya
Luckygaming138 Daftar Akun Slot Anti Rungkad Terbaik
Adugaming login Id Slot Game
kiss69 login Slot Anti Rungkat
Agent188 login Id Slot Game Online
Moto128 Akun Slot Terbaik
Betplay138 Slot Game Terbaik
Letsbet77 Daftar Id Slot
Portbet88 Daftar Id Slot Anti Rungkat Terpercaya
Jfgaming168 Slot Anti Rungkad Online
Mg138 login Slot Anti Rungkat Terbaik
Adagaming168 login Slot
Kingbet189 Daftar Slot Anti Rungkat
Summer138 login Akun Slot Gacor
Evorabid77 Daftar Slot Maxwin
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mewanti-wanti kepada sejumlah perusahaan tambang untuk menjalankan kewajiban pengembangan hilirisasinya.
Terutama kepada perusahaan tambang yang sebelumnya memegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dan telah mendapatkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
Diantara yang sudah diperpanjang izin usahanya adalah PT Adaro Energy Tbk dan juga anak usaha PT Bumi Resources Tbk dalam hal ini Kaltim Prima Coal.
Sebagaimana diketahui, pembangunan hilirisasi merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).
Semula, Bahlil menyinggung terkait proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether/DME oleh PT Bukit Asam Tbk yang hingga kini belum terealisasi. Sekalipun pemerintah sudah mendorong agar proyek pengganti Liquified Petroleum Gas (LPG) ini dijalankan.
Oleh sebab itu, ia pun mengingatkan agar para eks PKP2B tidak mengulangi hal yang sama. Terlebih pemerintah juga sudah menerbitkan izin perpanjangan berupa IUPK.
"Dulu waktu saya jadi Menteri Investasi sudah pernah kita dorong ini DME di PTBA, ada PTBA di sini? Tapi waktu itu katanya masih AU..AU..AUA begitu. Hati-hati pemegang PKP2B syarat utama PKP2B kita lakukan perpanjangan adalah harus membangun hilirisasi," kata Bahlil dalam acara Minerba Expo di Jakarta, Senin (25/11/2024).
Bahlil lantas memberikan peringatan keras kepada para pelaku usaha tambang terkait konsistensi dalam menjalankan kewajibannya setelah mendapatkan IUPK. Ia mengingatkan agar tidak ada penyimpangan antara kesepakatan awal dengan implementasi di lapangan.
Sebab, Bahlil yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, menyebut bahwa dirinya memiliki rekam jejak terkait izin-izin tersebut. Ia memastikan akan terus memantau pelaksanaan izin tambang yang telah diterbitkan.
"Saya melihat sampai sekarang belum ada. Hati-hati karena perjanjiannya dengan kalian waktu itu saya yang tanda tangan IUPK, waktu masih di Kementerian Investasi, Alhamdulillah Allah kirim saya masuk di ESDM ini biar lari sampai kemanapun saya tahu ini barang. Jangan sampai orang Papua bilang tulis lain baca lain," kata dia.
(pgr/pgr)
Saksikan video di bawah ini: