Demi Israel, Trump Mau 'Ceraikan' Dewan HAM PBB-Setop Danai UNRWA

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana menghentikan keterlibatan AS dengan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan melanjutkan penghentian pendanaan untuk badan bantuan Palestina PBB, UNRWA. Hal ini terjadi usai pertemuan Trump dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, Senin (3/2/2025).

Mengutip Reuters, langkah ini diumumkan langsung oleh seorang pejabat Gedung Putih. Manuver ini sejalan dengan paham Netanyahu, yang telah lama mengkritik UNRWA dengan menuduh badan tersebut melakukan hasutan anti-Israel dan stafnya 'terlibat dalam kegiatan teroris terhadap Israel'.

"Dewan Hak Asasi Manusia secara agresif mempromosikan anti-Semitisme yang ekstrem. Pada saat yang sama, UNRWA telah lama kehilangan statusnya sebagai organisasi kemanusiaan yang independen, dan telah berubah menjadi otoritas teroris yang dikendalikan oleh Hamas dengan kedok badan kemanusiaan," ucap Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon.

Selama masa jabatan pertama Trump, dari tahun 2017-2021, ia juga menghentikan pendanaan untuk UNRWA dengan mempertanyakan nilai dari organisasi itu. Ia saat itu mengatakan bahwa Palestina perlu setuju untuk memperbarui perundingan damai dengan Israel, dan menyerukan reformasi.

Pemerintahan Trump yang pertama juga keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia yang beranggotakan 47 negara karena apa yang disebutnya bias kronis terhadap Israel dan kurangnya reformasi. AS saat ini bukan anggota badan yang berkantor pusat di Jenewa tersebut. Namun, di bawah mantan Presiden Demokrat Joe Biden, AS sempat terpilih kembali dan menjabat untuk masa jabatan 2022-2024.

Pada masa Biden, AS adalah donor terbesar UNRWA dengan menyediakan US$ 300 juta (Rp 4,9 triliun) - US$ 400 juta (Rp 6,5 triliun) per tahun. Namun Biden menghentikan pendanaan pada Januari 2024 setelah Israel menuduh sekitar selusin staf UNRWA mengambil bagian dalam serangan mematikan pada 7 Oktober 2023 di Israel oleh militan Palestina Hamas yang memicu perang di Gaza.

Kongres AS kemudian secara resmi menangguhkan kontribusi ke UNRWA hingga setidaknya Maret 2025. UNRWA memberikan bantuan, layanan kesehatan, dan pendidikan kepada jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, Suriah, Lebanon, dan Yordania.

Sementara itu, menghadapi pelemahan bantuan ini ini, Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan bahwa badan tersebut telah menjadi target "kampanye disinformasi yang ganas" untuk "menggambarkan badan tersebut sebagai organisasi teroris."

Di sisi lain, PBB mengatakan bahwa sembilan staf UNRWA mungkin terlibat dalam serangan pada 7 Oktober 2023 dan telah dipecat. Seorang komandan Hamas di Lebanon, yang dibunuh pada bulan September oleh Israel, juga ditemukan memiliki pekerjaan di UNRWA.

PBB telah berjanji untuk menyelidiki semua tuduhan yang dibuat dan berulang kali meminta bukti kepada Israel, yang menurutnya belum diberikan.

Atas ketegangan ini, Israel mulai memberlakukan larangan pada 30 Januari yang melarang UNRWA beroperasi di wilayahnya atau berkomunikasi dengan otoritas Israel. UNRWA mengatakan akibat larangan ini, operasi di Gaza dan Tepi Barat bakal terganggu.

(luc/luc)

Next Article Abaikan Ultimatum AS, Israel Lanjut Bombardir Beirut Habis-habisan