Jalankan Misi Prabowo, Erick Thohir Gandeng BPOM Urusi UMKM

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan penandatanganan kerja sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk membantu program pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Pemerintahan Pak Prabowo-Gibran itu jelas bagaimana kita di semua kementerian harus saling mendukung, menopang untuk bisa menyelesaikan visi beliau, karena kita semua pembantu beliau untuk memastikan program ini konkret," kata Menteri BUMN Erick Thohir di kantor BPOM, Selasa (26/11).

Erick menjelaskan, kesepakatan kerja sama ini akan memudahkan UMKM dapat tumbuh dan berkembang. Kementerian BUMN sendiri memiliki program yang sudah berjalan secara kontinu. "Jadi bukan program yang berjalan karena pergantian siapa direksinya atau menterinya, tetapi kita memastikan sebuah program yang kontinu," ucapnya.

Erick menyebut, kerja sama dengan BPOM diperlukan lantaran 90% UMKM saat ini bergerak di sektor pangan. Program pertama ke depan yang akan dilakukan terkait semua UMKM sektor pangan dapat tersertifikasi.

Selanjutnya, akan berlanjut pada program selanjutnya seperti misalnya pada tahap lanjutan yaitu program PNM Mekar. "Ibu-ibu di desa-desa yang mendapat pinjaman Rp 1 sampai 5 juta yang jumlahnya 21,2 juta," sebutnya.

Ia mengungkapkan lebih jauh, terkait data nasabah UMKM yang berada pada rekening BRI, Pegadaian, dan PMN, maka sinkronisasi untuk sertifikasi semestinya tidak ada kendala. "Tinggal kita melihat, mapping jenis-jenis usahanya apa. Siapa tau ada yang jual jamu, siapa tau ada yang buat kosmetik atau mungkin ya sekadar perdagangan makanan olahan," imbuhnya.

Di sisi lain Erick menyebut, dalam mendorong bisnis pelaku usaha UMKM, saat ini pihaknya telah meminta seluruh BUMN dengan tender di bawah Rp15 miliar itu harus dikerjakan oleh UMKM. "Tidak boleh ada keluarga direksinya, anak cucu, perusahaan maupun yayasan," tegasnya.

Program tersebut, kata Erick, sudah berjalan hampir 5 tahun dan sudah ada 50.000 UMKM yang masuk ke dalam ekosistem ini.

"Bagaimana kita jadi negara mandiri dan kita juga memastikan UMKM kita punya fondasi yang jelas baik tadi sertifikat, pendanaan, market, dan lain-lainnya," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan, berdasarkan data statistik ada 61 juta pelaku usaha UMKM. Kemudian dari data tersebut ada 117 juta penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya di UMKM.

Sementara, berdasarkan data Kementerian Koperasi, ada sebanyak 4,3 juta UMKM itu yang bekerja di bidang pangan, olahan, siap saji, dan sebagainya. Kemudian dari bidang yang hubungannya dengan kosmetik, obat tradisional, supplement yang jumlahnya sangat besar karena obat asli Indonesia itu ada 17.200 jenis.

Dari jumlah total 4,3 juta yang langsung beririsan dengan tugasnya badan pengawas obat dan makanan, pelaku usaha yang terregistrasi itu baru 60.000.

"Jadi sangat banyak yang kita perlu kerjakan untuk bagaimana UMKM-UMKM yang jumlahnya jutaan ini bisa terregistrasi juga di Badan BPOM, kenapa Karena ini penting untuk ekonomi supporting nasional kita," sebutnya.

Menurutnya, Kementerian BUMN telah memiliki data yang valid termasuk dari segi anggaran. Melalui kerja sama ini, kata dia, kedua belah pihak dapat melakukan pembinaan untuk komunikasi informasi dan edukasi kepada UMKM mulai dari kota sampai desa.

"Karena mulai Pak Erick seluruh siklus pangan olahan ataupun obat-obatan dari hulu sampai hilirnya di Badan POM sertifikasinya. Nah kita mau bertekad melakukan mempermudah disertifikasinya itu," ucapnya.

Menurutnya, jika makanan olahan ini dikembangkan menjadi kemasan steril yang bisa dipasarkan ke berbagai negara, tentu bisa meningkat statusnya. "Dari awalnya cuma bisa dijual di sekitar rumahnya, dia bisa jual ke berbagai kota, bahkan bisa diekspor. Itu contoh kalau makanan," pungkasnya.

(ayh/ayh)

Next Article Gibran Sowan ke Kementerian BUMN, Temui Erick Thohir