LPS: Semua Data Ekonomi Agak Membingungkan, Kita Harus Waspada

1 month ago 10

Jakarta, CNBC Indonesia-Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) masih mempelajari situasi perekonomian yang cenderung membingungkan. Artinya ada ketidaksesuaian antara data-data ekonomi dengan keluhan masyarakat terkait daya beli.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS Purbaya Yudhi Sadewa, dalam rapat kerja dengan Komisi XI, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (20/11/2024)

"Terkait BPR, LDR kenapa naik terus terus terang kami juga masih agak bingung," ujarnya.

"Melihat data makroekonomi, kita gak bisa bilang ekonomi sedang jatuh. Tapi melihat anekdot daya beli segala macem dari pasar, koran, tiktok dan lain seperti sedang turun," jelas Purbaya.

Dalam pandangan Purbaya, lemahnya daya beli masyarakat memungkinkan BPR menjadi korban awal. Maka dari itu diperlukan pendalaman lebih lanjut agar bisa mempersiapkan respons dengan baik.

"Ada kemungkinan perlambatan perekonomian dan merasakan duluan adalah kemungkinan BPR. Itu kami waspadai," ungkapnya.

LPS akan membawa isu ini dalam pertemuan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang mencakup pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dikarenakan LPS tidak memiliki instrumen khusus dalam menganalisa daya beli.

"Semua data agak membingungkan, data makronya seperti stabil tapi gak inline. Data BPR ini salah satu konfirmasi bahwa kita harus lebih waspada," terang Purbaya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin 15 bank perekonomian rakyat (BPR) dalam sembilan bulan pertama tahun ini. Berikut daftarnya:

1. BPR Wijaya Kusuma

2. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)

3. BPR Usaha Madani Karya Mulia

4. BPR Pasar Bhakti Sidoarjo

5. BPR Purworejo

6. BPR EDC Cash

7. BPR Aceh Utara

8. BPR Sembilan Mutiara

9. BPR Bali Artha Anugrah

10. BPRS Saka Dana Mulia

11. BPR Dananta