2 months ago
20
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan memastikan, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat saat memutuskan penetapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada Januari 2025.
"Yang pasti pemerintah melihat lah kalau ada pelemahan dari purchasing power itu, kita exercise kok itu," kata Luhut seusai menghadiri acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 di Jakarta, dikutip Sabtu (30/11/2024).
Oleh sebab itu, ia menegaskan, hingga saat ini pemerintah secara intensif membahas berbagai opsi kebijakan untuk merespons kenaikan tarif PPN yang telah diamanatkan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berlaku maksimal Januari 2025.
Kendati begitu, ia belum bisa mendetailkan opsi-opsi apa yang akan ditempuh pemerintah. Menurutnya, Prabowo sendiri yang akan memutuskan apakah tarif baru PPN menjadi 12% akan berlaku tetap Januari 2025 atau benar-benar akan diundur setelah adanya program pemberian bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat tidak makin jatuh.
"Jadi, lagi diolah, dirapatkan, sedang didiskusikan, tapi kita sudah ada formatnya. Biar nanti lah setelah rapat diputuskan," ucap Luhut.
Beberapa hari sebelumnya, seusai memenuhi hak suaranya saat Pilkada 27 November 2024, Luhut meyakini Prabowo kemungkinan besar akan menunda kenaikan tarif PPN menjadi 12% sampai terealisasinya program bansos kepada masyarakat berupa subsidi listrik secara langsung ke rumah tangga pengguna 1.200-1.300 watt.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menganggap ucapan Luhut itu menjadi bukti bahwa pemerintah betul-betul tengah meramu kebijakan untuk menhadapi amanat UU HPP.
"Tetapi kalau seperti itu kan berarti pemerintah sedang membuat excersice. Intinya begitu, pemerintah membahas hampir tiap hari soal segala kemungkinan terkait dengan, enggak cuma PPN, banyak hal," ucap Misbakhun.
Ia juga mengaku sudah berbicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait PPN 12% saat menghadiri PTBI 2024. Kata dia, Sri Mulyani memastikan kepadanya bahwa pemerintah mempertimbangkan seluruh aspirasi masyarakat yang marak muncul menyikapi tarif PPN menjadi 12%.
"Tadi saya ngobrol sendiri sama Bu Sri Mulyani, saya enggak mau mengungkapkan sesuatu, tapi pemerintah membahas dengan sangat serius semua pandangan masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya nyampaikan, bu silahkan dibahas di pemerintah, kami berikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan excersice kan sampai 1 Januari 2025," ucap Misbakhun.
Sementara itu, Sri Mulyani sendiri masih terus bungkam saat ditanya wartawan terkait kepastian PPN 12% tetap mulai dilaksanakan Januari 2025 atau diundur. Ia hanya menengok sesekali dan melempar senyum kepada wartawan, saat ditemui seusai menghadiri PTBI 2024.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pun hanya menjawab singkat saat ditanya hal yang sama. "Nanti kita lihat," ucapnya.
(fab/fab)
Saksikan video di bawah ini:
Video: PPN 12% Berlaku, Waspada Malapateka Ini!
Next Article Video: PPN 12% di Januari 2025, Apa Urgensinya?
