7 hours ago
5
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat saat berbicara di diskusi Denpasar 12 bertajuk Menempatkan Masyarakat Adat dan Perempuan Adat dalam Konteks Kebangsaan yang dipantau di Jakarta, Rabu (8/3/2023).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Lestari Moerdijat mendorong pemerintah mempercepat peningkatan kompetensi guru untuk memperkuat penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia. Langkah tersebut harus didukung data yang akurat dan strategi yang komprehensif.
“Masih terdapat kesenjangan yang besar antara kebutuhan dan ketersediaan guru yang kompeten di lapangan. Karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk mempercepat peningkatan kompetensi guru dalam menjalankan pendidikan inklusif,” kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per September 2025, terdapat 363.921 murid penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 199.375 murid menempuh pendidikan di 60.910 satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif (SPPI).
Namun, Lestari mengungkapkan, baru sekitar 15 persen SPPI yang memiliki guru pembimbing khusus (GPK). Menurut dia, kondisi tersebut menjadi hambatan serius dalam mewujudkan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik.
“Upaya peningkatan jumlah guru yang mampu mendidik anak berkebutuhan khusus harus segera direalisasikan. Ini bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas kompetensi yang harus dikejar,” ujar politikus yang akrab disapa Rerie tersebut.
Anggota Komisi X DPR RI itu menilai peningkatan kompetensi guru harus dilakukan melalui langkah nyata, terukur, dan berkelanjutan. Ia mendukung program pemerintah yang menargetkan pelatihan terhadap 1.500 guru di 25 provinsi sepanjang 2026 hingga mencapai tingkat kemahiran tertentu.
Meski demikian, Rerie mengingatkan, target tersebut masih jauh dari kebutuhan nasional. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), saat ini terdapat 2.663 guru yang memenuhi syarat sebagai kandidat peserta pelatihan. Selain itu, terdapat potensi tambahan 5.129 calon peserta melalui skema penyetaraan.
“Pemerintah harus konsisten dan agresif. Program pelatihan yang diluncurkan Kemendikdasmen merupakan langkah awal yang baik, tetapi jangan berhenti sampai di situ. Kita perlu melihat rasio ideal,” katanya.
sumber : Antara
