1 month ago
33
Rapat dengar pendapat (RDP) BP BUMN dan Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan, pemerintah telah menyalurkan dana Rp 1,8 triliun untuk PT KAI (Persero) pada 2025 dalam rangka pengadaan sarana rangkaian kereta (trainset) dan retrofit KRL Commuter Line. Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran (TA) 2024.
"PMN Tunai di tahun 2025 telah diterbitkan peraturan pemerintahnya (PP), di mana untuk PT KAI Rp 1,8 triliun. Itu PP 51," ujar Rionald dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026). Rapat itu turut dihadiri Dirut PT KAI Bobby Rasyidin.
Rionald menjelaskan, sektor perkeretaapian memiliki kontribusi sebesar 0,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurut dia, kontribusi sektor perkeretaapian terhadap pajak sebesar Rp 4,3 triliun dan menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 1,3 triliun.
"Yang penting kita perhatikan adalah manfaat lingkungan. Dengan menggunakan angkutan kereta api, maka kita bisa melakukan pengurangan emisi sebanyak 5,21 juta ton CO2 hingga tahun 2040," ujar Rionald.
Dia menyampaikan, pertumbuhan angkutan penumpang perkeretaapian mengalami pertumbuhan pada 2024 sebesar 16 persen untuk angkutan penumpang. Sedangkan angkutan barang tumbuh 9 persen.
sumber : Antara
