Penampakan Parlemen Korsel Usai Diserbu Tentara Saat Darurat Militer

1 month ago 16

CNBC Indonesia News Foto News

FOTO Internasional

Reuters, CNBC Indonesia

04 December 2024 16:10

Pintu masuk Majelis Nasional ditutup, setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer, di Seoul, Korea Selatan, 4 Desember 2024. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Pintu masuk parlemen ditutup setelah pasukan militer menyerbu gedung parlemen menyusul pengumuman darurat militer oleh Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, di Seoul, Rabu (4/12/2024). (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Pintu masuk Majelis Nasional ditutup, setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer, di Seoul, Korea Selatan, 4 Desember 2024. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Sejumlah fasilitas parlemen rusak setelah militer menyerbu masuk. Terlihat beberapa barang dan kotak ditumpuk untuk menghalangi akses ke pintu masuk parlemen. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Pintu masuk Majelis Nasional ditutup, setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer, di Seoul, Korea Selatan, 4 Desember 2024. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Bahkan nampak pintu pada salah satu ruangan di parlemen rusak saat pasukan militer masuk. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Pintu masuk Majelis Nasional ditutup, setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer, di Seoul, Korea Selatan, 4 Desember 2024. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Keputusan mengejutkan Presiden Yoon Suk Yeol untuk mendeklarasikan darurat militer pada Selasa (3/12) malam memicu kegemparan politik di dalam negeri. Langkah ini menjadi puncak dari serangkaian konflik dengan oposisi domestik, media, bahkan partainya sendiri, Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party/PPP). (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Pintu masuk Majelis Nasional ditutup, setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer, di Seoul, Korea Selatan, 4 Desember 2024. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Deklarasi darurat militer Yoon memerintahkan para dokter yang sedang mogok kerja untuk kembali bertugas di tengah konflik seputar reformasi kesehatan. Namun, langkah ini ditolak oleh parlemen, yang memaksa presiden untuk mencabutnya. Adapun Yoon beralasan ada kekuatan pro-komunis dan pro-Korea Utara yang mencoba mengganggu stabilitas negara. (Yonhap via REUTERS)


Read Entire Article
Ekonomi | Asset | Lokal | Tech|