2 weeks ago
4
Petugas Suku Dinas Dukcapil Jakarta Barat melakukan perekaman dan pemutakhiran data KTP elektronik bagi penyandang disabilitas di SLB Negeri 5 Jakarta, Kamis (6/11/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri menjadi salah satu penopang penting kesehatan fiskal nasional di tengah shortfall pajak 2025. Berdasarkan data awal 2026, realisasi penerimaan pajak 2025 tercatat Rp 1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari target APBN, atau kurang Rp 271,7 triliun.
"Meskipun PNBP secara umum (termasuk dari Kementerian/Lembaga) melampaui target, shortfall (kurang dari target) pajak yang signifikan, membuat pos-pos PNBP seperti Dukcapil berperan vital dalam menjaga kesehatan fiskal," kata Kasubdit Anggaran Bidang Politik Direktorat Anggaran Bidang Polhukhankam Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Itjok Henandarto dikutip di Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Menurut Itjok dalam Rapat Perencanaan Program dan Anggaran Ditjen Dukcapil di Jakarta, beberapa waktu lalu, tekanan dari sisi perpajakan membuat setiap pos penerimaan nonpajak memiliki arti strategis bagi kas negara. Dalam konteks itu, kata dia, PNBP dari pemanfaatan data kependudukan Dukcapil turut membantu menjaga stabilitas fiskal dan memperkuat daya tahan APBN.
Sementara Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi melaporkan, realisasi PNBP tahun 2025 mencapai Rp 1,098 triliun atau 236,2 persen dari target Rp 464,89 miliar. Selain itu, dari pagu anggaran Rp 1,195 triliun, realisasi belanja mencapai Rp 1,188 triliun atau 99,42 persen.
Teguh menjelaskan, penerimaan tersebut bersumber dari hak akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan oleh 7.421 lembaga pengguna. Adapun total 18,9 miliar hits akses NIK sepanjang 2025.
