3 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) dari Fraksi Gerindra, Pradi Supriatna secara pribadi menyatakan belum saatnya dilakukan perubahan nama Provinsi Jabar. Menurutnya, wacana ini tidak memiliki urgensi di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sekarang ini, Jabar menghadapi tantangan fiskal karena itu perhatian pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan seharusnya difokuskan pada upaya menyelesaikan persoalan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Secara pribadi saya berpandangan belum saatnya mengganti atau mengubah nama Jabar. Kita harus melihat urgensinya apa. Di tengah kondisi defisit fiskal daerah, masih banyak persoalan jauh lebih penting untuk jadi perhatian bersama," ujarnya, Sabtu (4/7/2026)
Menurutnya pemerintah daerah masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Mulai dari memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mempercepat pembangunan infrastruktur, hingga mendorong ekonomi masyarakat.
Pradi mengaku telah mendengar berbagai aspirasi masyarakat, khususnya dari wilayah Depok dan Bekasi, terkait munculnya wacana perubahan nama Provinsi Jabar.
Berdasarkan aspirasi yang diterimanya, masyarakat di wilayah barat Jabar justru merasa semakin diakui sebagai bagian dari Jabar di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi.
"Saya mendengar aspirasi dari kawan-kawan masyarakat Depok dan Bekasi. Di bawah kepemimpinan Kang Dedi, masyarakat yang berada di wilayah barat Jabar merasa diakui. Karena itu saya melihat tidak ada persoalan mendesak terkait identitas daerah yang mengharuskan nama provinsi diubah," katanya.
Ia menambahkan, Jabar merupakan provinsi yang punya keberagaman budaya, adat istiadat, bahasa, serta karakter masyarakat. Keberagaman tersebut menjadi kekayaan sekaligus identitas yang selama ini mempersatukan masyarakat Jabar.
"Jabar memiliki kebudayaan beragam. Keberagaman itu kekuatan dan identitas kita bersama yang harus dijaga. Saya menilai tak perlu terburu-buru membahas perubahan nama, sementara masih banyak persoalan lebih mendesak untuk diselesaikan."
Pradi berharap Pemprov Jabar bersama DPRD lebih memprioritaskan kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, upaya memperbaiki kondisi fiskal daerah, meningkatkan kesejahteraan warga, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat pelayanan publik harus menjadi fokus utama daripada membahas perubahan nama provinsi.
