12 hours ago
8
Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis
REPUBLIKA.CO.ID, Ada pekerjaan sunyi yang sering luput dari perhatian di sebuah perpustakaan. Bukan membeli buku baru, bukan pula mempercantik gedungnya. Pekerjaan itu hanyalah memindahkan sebuah buku dari satu rak ke rak yang lain. Tampaknya sepele. Padahal, sejak saat itu buku yang sama akan dibaca dengan cara yang sama sekali berbeda.
Bayangkan bila karya-karya Plato dipindahkan dari rak filsafat ke rak sastra. Atau tulisan Adam Smith disimpan di rak sejarah ekonomi tanpa pernah diletakkan di rak filsafat moral. Bukunya tidak berubah. Kalimat-kalimatnya tetap sama. Tetapi cara orang memandangnya berubah total. Ia kehilangan rumah intelektualnya.
Barangkali itulah pekerjaan yang baru saja dilakukan Yusril Ihza Mahendra di Universitas Indonesia. Banyak media memberitakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan itu berhasil meraih gelar doktor filsafat dengan disertasi mengenai relasi Islam dan negara dalam pemikiran Mohammad Natsir.
Itu benar. Yusril kini memperoleh gelar doktor kedua dengan predikat sangat memuaskan. Tapi, menurut saya, itu belum menyentuh inti dari seluruh proyek intelektualnya.
Yang sebenarnya sedang dilakukannya bukan sekadar membaca ulang Natsir. Ia sedang memindahkan Natsir dari rak politik ke rak filsafat — ke tempat yang selama ini justru paling jarang didatangi pembaca Indonesia.
Selama puluhan tahun, Mohammad Natsir hampir selalu diperkenalkan sebagai tokoh Partai Masyumi, Perdana Menteri, ulama modernis, negarawan, atau pemimpin politik Islam. Semua sebutan itu benar.
Namun justru karena terlalu sering diulang, kita lupa bertanya: apakah Natsir hanya seorang politikus yang pandai berpikir, atau sebenarnya seorang filsuf politik yang kebetulan terjun ke dunia politik?
Pertanyaan itu menjadi pusat gravitasi disertasi Yusril. Hingga pada akhirnya, di bagian penutup paparannya di ruang sidang terbuka, ia menyampaikan sesuatu yang sebenarnya jauh lebih penting dari pengumuman kelulusannya di tengah aula besar yang dihadiri ratusan undangan tokoh-tokoh penting.
Setelah menguraikan bangunan ontologi, epistemologi, dan aksiologi pemikiran Natsir, Yusril menyimpulkan bahwa sudah saatnya Natsir tidak lagi hanya dipandang sebagai pemikir atau tokoh politik Islam, melainkan ditempatkan sebagai seorang filsuf yang merumuskan sistem pemikiran politiknya sendiri.
Kalimat itu mungkin terdengar sederhana. Padahal, dalam dunia akademik, ia merupakan sebuah usulan yang sangat besar.
Sebab seorang filsuf politik tidak diukur dari banyaknya pidato, jejak keberhasilan atau tingginya jabatan yang pernah dipegang. Ia diakui karena berhasil membangun suatu kerangka berpikir yang utuh mengenai manusia, negara, kekuasaan, sumber legitimasi, hingga tujuan akhir kehidupan politik dan negara.
Dalam tradisi Barat kita mengenal Plato, Aristoteles, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, Kant, hingga John Rawls. Dalam tradisi Islam ada Al-Farabi, Ibnu Tufayl, al-Ghazali, Ibnu Rusyd, Al-Mawardi, Ibnu Khaldun, bahkan Muhammad Iqbal. Nama Natsir selama ini hampir tak pernah disebut dalam percakapan yang sama.
Yusril justru memasukkan Natsir ke dalam ruang dialog itu. Karena itu, disertasinya bukan biografi, bukan pula pembelaan terhadap seorang tokoh. Ia memperlakukan Natsir sebagaimana seorang akademisi memperlakukan Plato atau Al-Farabi.
Yusril membedah struktur berpikirnya, mencari fondasi ontologinya, menelusuri epistemologinya, lalu merumuskan aksiologi negara yang dibangunnya. Dengan kata lain, ia sedang menunjukkan bahwa di balik pidato-pidato politik Natsir sebenarnya tersembunyi sebuah sistem filsafat politik yang selama puluhan tahun belum pernah dibaca secara utuh.
Mengapa pekerjaan itu baru dilakukan sekarang? Mungkin justru karena yang melakukannya adalah Yusril.
Ada hubungan yang panjang antara dirinya dengan Natsir. Sejak muda ia sering disebut sebagai "Natsir Muda". Julukan itu lahir bukan tanpa alasan. Keduanya sama-sama tumbuh dalam tradisi Masyumi, sama-sama menguasai hukum, sama-sama piawai berdebat, sama-sama menulis, dan sama-sama memandang politik sebagai wahana memperjuangkan nilai, bukan sekadar merebut kekuasaan.
Tetapi waktu telah berjalan. "Natsir Muda" kini telah berusia tujuh puluh tahun. Ia telah menjadi doktor hukum. Ia telah menjadi guru besar. Ia pernah memimpin partai politik. Ia berkali-kali menjadi menteri.
Ia menjadi salah satu ahli hukum tata negara paling berpengaruh di Indonesia. Ia punya ratusan mahasiswa dan alumni. Bila ukuran hidup adalah jabatan dan gelar, sesungguhnya Yusril telah lama selesai dengan dirinya sendiri.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
