Siap-Siap Prabowo Bakal Perketat Pengguna BBM Subsidi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memperketat kriteria pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo agar penyaluran subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, pemerintah rencananya akan menerapkan skema blending atau pencampuran skema subsidi energi, yakni ada sebagian subsidi tetap melekat pada barang atau komoditas, dan ada juga subsidi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Nanti Bapak Presiden Insya Allah dengan kami akan mengumumkan, jadi skemanya ini kemungkinan besar itu blending. Blending antara ada subsidi barang dan sebagian subsidi BLT," jelas Bahlil di Jakarta, dikutip Senin (02/12/2024).

Untuk subsidi BBM, menurutnya pihaknya akan mengatur siapa yang berhak menerima BBM subsidi. Pemerintah masih akan memberikan subsidi pada BBM jenis bensin Pertalite (RON 90) dan Solar subsidi.

Namun yang jelas, lanjutnya, pihaknya masih akan mengizinkan transportasi umum atau kendaraan berpelat kuning untuk bisa mengisi BBM bersubsidi.

"Saya kasih bocoran, salah satu di antaranya, jangan tanya detail ya, detailnya nanti kita jelaskan di hari dan tanggal yang tepat. Salah satu di antaranya adalah yang berhak menerima subsidi adalah kendaraan yang berpelat kuning, (seperti) angkot, transportasi umum," bebernya.

Lantas, bagaimana dengan kendaraan berpelat hitam? Apakah ada kriteria khusus yang berhak mengisi BBM bersubsidi?

Dia menilai, kendaraan pelat hitam atau kendaraan pribadi sejatinya tidak berhak untuk menerima BBM subsidi.

"Karena kita kan ingin memberikan ini kan kepada yang berhak. Nggak enak dong pelat hitam dapat (subsidi), ternyata yang diurus bukan angkutan umum, dia angkutan tambang dia, atau angkutan sawit dia, atau angkutan barang pabrik dia. Masa dikasih Solar pakai, atau kasih minyak subsidi," tandasnya.

Bahlil sendiri saat ini ditunjuk oleh Presiden RI Prabowo sebagai ketua tim dalam program subsidi tepat sasaran tersebut.

Sebelumnya, ia membeberkan bahwa di tahun 2024 ini pemerintah menggelontorkan subsidi dan kompensasi mencapai Rp 435 triliun, termasuk untuk bahan bakar minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 83 triliun merupakan subsidi LPG.

Sayangnya, dari total subsidi yang digelontorkan pemerintah itu justru belum tepat sasaran atau masih banyak orang-orang kaya yang menikmati subsidi tersebut. Bahkan, menurut catatan Bahlil, penggunaan subsidi tak tepat sasaran itu mencapai 20%-30%.

"Sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran. Dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp 100 triliun. Kalian kan nggak ingin kan subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, orang saudara-saudara kita yang belum ekonominya bagus, kemudian diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya bagus," jelasnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto rencananya akan mengubah skema pemberian subsidi energi di Indonesia. Terutama, yang semula tertuju pada barang, akan beralih menjadi subsidi langsung kepada keluarga yang berhak menerima subsidi.

Bahkan, sejak pidato perdananya usai dilantik, orang nomor satu di Indonesia ini menyinggung soal rencana perubahan skema subsidi energi ini.

Hal ini menurutnya dilakukan lantaran sebagian besar subsidi yang diarahkan pada barang belum sepenuhnya dinikmati oleh lapisan masyarakat paling bawah. Oleh sebab itu, pemerintah akan terus memastikan agar penyaluran subsidi energi yang diberikan dapat tepat sasaran.

"Kita harus berani meneliti, dan kalau perlu kita ubah subsidi itu harus langsung ke keluarga-keluarga yang membutuhkan, dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke keluarga yang membutuhkan," tutur Presiden Prabowo saat pidato perdana usai dilantik sebagai Presiden RI 2024-2029 di Gedung DPR/MPR, Minggu (20/10/2024).

Di samping itu, ia juga menyinggung bahwa pemerintah akan mewujudkan swasembada pangan hingga swasembada energi. Terlebih, Indonesia mempunyai potensi untuk merealisasikan program tersebut.

"Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi. Kita juga harus mengelola air kita dengan baik. Alhamdulilah kita punya sumber air yang cukup dan kita memiliki teknologi menghasilkan air yang murah dan bisa memenuhi kebutuhan kita," ucapnya.

Usulan Penasihat Presiden

Sementara itu, di dalam kesempatan yang berbeda, Penasihat Presiden Urusan Energi Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, ada dua opsi skema subsidi energi yang bisa diterapkan pemerintah agar anggaran subsidi menjadi lebih tepat sasaran. Mengingat, subsidi energi, termasuk untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG), saat ini belum tepat sasaran.

Dia menjabarkan, saat ini ada dua kemungkinan skema subsidi BBM cs yang bisa diberlakukan di Indonesia. "Ada dua pilihan, selalu saya katakan kalau itu pilihan ujung-ujungnya keputusan politik, political decision antara legislatif dan eksekutif," ungkapnya di Jakarta, baru baru ini.

Pertama, Purnomo mengatakan bahwa skema subsidi energi yang saat ini masih diterapkan untuk komoditas, bisa diubah menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun jika skema subsidi ini yang dipakai, kemungkinan bisa membuat harga BBM yang saat ini disubsidi akan naik bertahap menjadi harga keekonomian.

"Satu, kalau aku mau pakai subsidi langsung, harga harus bertahap naik sampai ke harga keekonomian harga pasar, tapi kemudian kan ada pendapatan tambahan itu dikembalikan ke rakyat dengan BLT atau dengan cash transfer, satu," kata Purnomo.

Kedua, lanjut Purnomo, skema subsidi yang bisa dilakukan adalah dengan sistem kuota, alias subsidi masih diberikan pada jenis produknya, namun perlu ada pemutakhiran data masyarakat yang memang berhak menerima atau membeli produk energi yang disubsidi tersebut. "Pilihan kedua, seperti sekarang, tapi pakai sistem kuota, jadi targeted," paparnya.

Dengan demikian, pemerintah harus memutar otak untuk menentukan skema subsidi apa yang cocok untuk diberlakukan khususnya untuk BBM cs.

"Berarti kan nggak tepat sasaran, itu yang mesti direview juga untuk beberapa komoditi yang subsidi Pertalite, Solar, B35, LPG, minyak tanah, (listrik golongan) R1, R2," tutupnya.

(wia)

Next Article Orang Kaya Isi BBM Subsidi, Bahlil: Apa Kata Dunia, Bos?