1 day ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/1/2025). Dalam rapat itu dibahas mengenai penyediaan rumah murah hingga insentif di sektor perumahan.
Usai rapat, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan hingga 20 Oktober, pemerintah telah membangun 40 ribu unit rumah. Ia menegaskan jumlah itu akan bertambah sejalan dengan upaya pemanfaatan lahan negara dari tanah sitaan korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) uang tidak diperpanjang.
"Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal yang ada kepastian hukumnya dan juga berkeadilan. Terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah yaitu yang berpenghasilan 8 juta ke bawah. Jadi kita akan membuat skema itu," kata Maruarar, dalam keterangan.
Maruarar menambahkan Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada skema pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, penjual bakso, dan pedagang sayur, yang umumnya tidak memiliki penghasilan tetap. Skema tersebut dibuat pemerintah agar mereka bisa tetap memiliki rumah.
"Keadilan itu harus dijalankan bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal itu menjadi perhatian beliau," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga turut memaparkan sejumlah kebijakan pro rakyat yang akan diimplementasikan oleh pemerintah dalam 90 hari pertama pemerintahan Prabowo.
Kebijakan tersebut mencakup penghapusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sebesar 0%, Bentuk Bangunan Gedung (BBG) 0%, serta penghapusan PPN selama 6 bulan untuk rumah di bawah Rp 2 miliar.
"Jadi seperti arahan beliau, kebijakan harus pro rakyat dan kami jalankan," ujar Maruarar.
Selain itu, pemerintah juga ingin mempercepat proses perizinan pembangunan. Politisi Gerindra ini menyebutkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang kini disebut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sebelumnya memerlukan waktu hingga 45 hari, kini dipangkas menjadi 10 hari. Bahkan, di Tangerang, proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 4 jam.
"Prinsip Bapak Presiden rakyat harus diberikan layanan yang cepat. Kalau ada yang bisa dibuat murah ya murah, gratis ya gratis," tegas Maruarar.
Tidak hanya Maruarar, dalam rapat itu juga diikuti oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, hingga Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
(emy/wur)
Saksikan video di bawah ini:
APBN Terbatas, Program 3 Juta Rumah Jalan Terus
Next Article Hashim: Maruarar Sirait Jadi Menteri Perumahan, Fahri Hamzah Wakilnya
