Sudah Ramai Batal Beli, Penjualan Rumah 2025 Terancam Makin Tak Laku

Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan pengembang mengaku banyak masyarakat yang membatalkan down payment (DP) atau tanda jadi rumah akibat masifnya program 3 juta rumah yang dinilai gratis. Akibatnya pengembang harus menelan pil pahit akibat sebagian rumahnya tidak terserap karena pembatalan sepihak dari konsumen.

"Sebenarnya itu asumsi aja kalau dikira gratis, Padahal nggak mungkin gratis. Modal satu rumah aja itu sudah berapa ratus juta ya. Jadi ngga murni, 3 juta rumah itu menunda pembelian hanya karena psikologis," kata kata Associate Director Leads Property Martin Samuel Hutapea kepada CNBC Indonesia, Senin (2/12/2024).

Ia menilai gerak pengembang dalam pembangunan bakal berpengaruh, misalnya pengalokasian dana pada komponen rumah serta bahan bangunan. Meski demikian, tidak semua jenis pengembang bakal berpengaruh pada pembatalan pembelian rumah ini.

"Terutama untuk developer yang yang memang mengkhususkan diri untuk bangun rumah subsidi, mereka pasti akan berpengaruh, bukan yang kelas Ciputra. Tapi pengembang yang memang fokusnya rumah menengah bawah dan subsidi, ya. Itu pasti pengaruh, pasti. Karena banyak konsumen yang menunda-nunda," kata Martin.

Penjualan Rumah Terancam Anjlok 15%

Penjualan rumah bisa semakin tertekan jika pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% tanpa perpanjangan insentif PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) yang berlaku hingga Desember 2024 ini. Memang, ada wacana insentif PPN bakal berlanjut, bahkan ditambah insentif BPHTB.

"Menurut saya sih penyerapan bisa turun 10-15 persen kalau PPN naik dan tidak insentif. Jadi perlu PPNDTP 11 persen plus 5 persen BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) ditanggung pemerintah," sebut Martin.

Saat ini pun sudah terjadi penurunan penyerapan dibanding tahun sebelumnya. Penyebabnya karena harga rumah yang sudah terlampau mahal yakni menyentuh kisaran Rp 2 miliar.

"Terus terang saat 2021-2022 penjualan kencang karena pada saat itu unit price itu masih di level-level ada Rp 1 miliar. Tapi banyak juga yang betul-betul di level Rp 2 miliar itu juga ada. Salah satu developer di Depok harganya mulai Rp 1,8 miliar dan penjualan 20% juga ngga ada. Kalau Rp 1,8 miliar orang maunya di BSD sekalian. Jadi, harga yang sudah di atas rata-rata menyentuh Rp 2 miliar, itulah yang membuat market penyerapannya melambat," sebut Martin.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengungkapkan, program 3 juta rumah per tahun dari pemerintah ternyata membuat banyak masyarakat menahan pembelian unit properti. Kalangan pengembang mengungkapkan program itu membuat masyarakat jadi berharap pada rumah gratis. Alhasil banyak calon pembeli yang akhirnya menahan pembelian.

"Rumah gratis itu membingungkan pengembang. Banyak calon konsumen membatalkan booking setelah omongan rumah gratis itu. Dari 10 booking, ada 1-3 yang dibatalkan," katanya, dikutip Kamis (21/11/2024).

Padahal, uang tanda jadi itu merupakan langkah awal masyarakat dalam kepemilikan rumah. Ketika tren ini cukup banyak masif terjadi di masyarakat, maka dampaknya bisa membuat sektor properti menjadi lebih tertahan.

"Ketika industri properti disampaikan ini rumah gratis, maka kami-kami ini (pengembang) akan bubar. Efeknya besar karena orang akan tidak jadi beli (atau) menunda beli karena dengar (ada) rumah gratis," ujar Joko.

(dce)

Next Article Maruarar Sirait Mau Kasih Rumah Gratis ke Rakyat, Bilang Begini