Anggarannya Disunat Sampai Rp81 Triliun, Menteri PU Bilang Begini

2 hours ago 1

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka suara mengenai pemotongan anggaran sekitar Rp81 triliun di kementeriannya, untuk pagu anggaran 2025 ini. Ia berencana mengajukan pengkajian ulang alias review.

Dody menjelaskan dari surat terakhir yang diterima dari Menteri Keuangan, dibenarkan bahwa diminta untuk melakukan efisiensi senilai Rp 81 triliun. Namun nantinya secara bertahap akan melakukan review anggaran. Sebagai catatan, pagu anggaran Kementerian PU sebelumnya ditetapkan sebesar Rp110,95 triliun untuk tahun 2025.

"Tapi secara bertahap kita akan review, mana yang kira-kira harus kita ajukan ulang, kita ajukan ulang," katanya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/2/2025).

"Seperti halnya di IKN kan, mana-mana yang harus kita ajukan ulang, kita ajukan ulang," katanya.

Sebab, katanya, prioritas saat ini bagaimana program di Kementerian PU bisa mendukung terhadap swasembada pangan, baik pembangunan irigasi dan jalan daerah.

"Itu kan satu paket ada irigasi, ada jalan daerah. Nanti kita akan ajukan dulu. Jadi secara bertahap, Insya Allah nggak ada perubahan atas program-program kita ke depan di 2025," kata Dody.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bakal bersurat ke Menkeu agar anggaranya tak dipangkas. Bahkan ia meminta agar anggaranya untuk pembangunan IKN tetap ditambah sesuai dengan keputusan rapat sebelumnya.

Menurutnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBD/APBD 2025 dibuat sebelum adanya keputusan Ratas yang digelar pada 21 Januari 2025 lalu.

"Jadi nanti kami akan mengirim, kami sudah diminta untuk berkirim surat dengan Menteri Keuangan untuk menyesuaikan sesuai dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden, Rp 6,3 Triliun plus Rp 8,1 Triliun," kata Basuki.

Menurut Basuki awalnya OIKN mendapatkan alokasi pagu anggarannya mencapai Rp 6,3 triliun. Namun dalam keputusan rapat untuk memulai pekerjaan proyek infrastruktur untuk lembaga yudikatif dan legislatif di IKN dibutuhkan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun.

Foto: Kepala OIKN Basuki HadimKepala OIKN Basuki Hadimuljono (kedua kiri) bersama sejumlah menteri usai Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo, di Istana Negara, terkait IKN, Senin (3/2/2025). (CNBC Indonesia/Emir)uljono bersama sejumlah menteri usai Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo, di Istana Negara, terkait IKN, Senin (3/2/2025). (CNBC Indonesia/Emir)
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono (kedua kiri) bersama sejumlah menteri usai Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo, di Istana Negara, terkait IKN, Senin (3/2/2025). (CNBC Indonesia/Emir)