RI Sudah Candu Impor LPG, Gini Cara Bahlil Kurangi Impornya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Indonesia akan membangun pabrik liquefied petroleum gas (LPG). Rencananya pabrik itu akan memiliki kapasitas hingga 1,7 juta ton per tahun.

Sebagai gambaran, kebutuhan akan LPG di tanah air mencapai 8 juta ton per tahun. Dengan adanya pabrik ini setidaknya Indonesia bisa mengurangi impor LPG, yang saat ini menembus 6-7 juta ton per tahun

"Arahan Bapak Presiden adalah bagaimana mempercepat proses mengurangi impor. Nah caranya adalah kita membangun LPG dengan mempergunakan gas C3-C4. Kurang lebih sekitar 1,7 juta ton (per tahun) yang sudah ada," jelasnya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Adapun, dia mengungkapkan rencana pembangunan pabrik LPG tersebut sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan LPG dalam negeri yang mencapai 8 juta ton per tahun.

Selain dengan membangun pabrik LPG, Bahlil juga menyebutkan pihaknya berupaya untuk mengurangi jumlah konsumsi LPG dengan program jaringan gas untuk rumah tangga (jargas).

"Selebihnya, kita dorong pada gasifikasi untuk Jargas, jaringan gas kepada rumah tangga," tandasnya.

Sebelumnya, Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Percepatan Infrastruktur Migas Anggawira mengatakan salah satu hal yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menggenjot produksi LPG di Indonesia adalah dengan mengajak sektor swasta untuk turut mengeksplorasi dan memproduksikan sumber gas dalam negeri yang bisa dimanfaatkan menjadi LPG.

Hal itu juga didukung dengan optimalisasi pencarian sumber gas Propane (C3) dan Butane (C4) di Indonesia.

"Sebenarnya kita ingin mendorong pihak swasta bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Memang ada beberapa model bisnis yang sedang kita kaji sehingga memang potensi untuk pembangunan produksi LPG ini bisa secara ekonomi bisa membuat pihak swasta lebih tertarik ya," jelasnya kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, Kamis (5/12/2024).

Saat ini saja, kata Anggawira, pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) sebanyak 17% sudah dikelola oleh pihak swasta. Sedangkan sebanyak 36% WK lainnya digarap melalui Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Sisanya, kata dia, digarap oleh PT Pertamina (Persero).

"Ini masih bisa kita tingkatkan dan memang kalau kita lihat dari total selama ini ya, pengelolaannya itu sekitar 17% itu dilakukan oleh pihak swasta ya. Dan sekitar 36% dikelola oleh K3S, kontraktor kerja sama itu seperti Petro China dan lain sebagainya. Lalu yang lainnya dilakukan oleh Pertamina ya," bebernya.

(pgr/pgr)

Next Article Arahan Bahlil: Impor LPG Diperkecil, Perbesar Produksi