21 hours ago
2
Pertamina dan Toyota berkolaborasi melakukan uji coba bahan bakar bioetanol 100 persen.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan penerapan mandatori bioetanol nasional paling lambat pada 2028. Kebijakan ini menjadi kelanjutan strategi transisi energi berbasis sumber daya domestik setelah implementasi biodiesel berjalan penuh.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini pihaknya tengah merampungkan peta jalan bioetanol yang mengatur tahapan implementasi, kesiapan pasokan bahan baku, serta penyesuaian infrastruktur distribusi. Mandatori bioetanol disiapkan untuk memperkuat ketahanan energi, menekan impor bahan bakar minyak (BBM), serta memperluas nilai tambah komoditas pertanian di dalam negeri.
“Kalau etanolnya pasti teman-teman tanya kapan mulai? Roadmap-nya lagi dibuat. Tapi saya pastikan paling lambat 2028 sudah ada mandatori,” kata Bahlil saat konferensi pers capaian kinerja Kementerian ESDM 2025 di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Ia menyampaikan, penyusunan peta jalan bioetanol berlangsung paralel dengan penguatan kebijakan biodiesel. Pemerintah menargetkan kesinambungan antarprogram agar transisi energi berjalan terukur tanpa mengganggu pasokan energi nasional.
“Mungkin 2027–2028 kita roadmap-nya sebentar lagi akan selesai,” ujar Bahlil.
Mandatori bioetanol disiapkan setelah capaian biodiesel menunjukkan hasil signifikan. Sepanjang 2025, pemanfaatan biodiesel domestik mencapai 14,2 juta kiloliter atau 105,2 persen dari target. Capaian ini menurunkan impor solar sekitar 3,3 juta kiloliter dan menghemat devisa Rp 130,21 triliun.
Kebijakan biodiesel juga menurunkan emisi karbon sebesar 38,88 juta ton CO₂ ekuivalen serta meningkatkan nilai tambah minyak sawit mentah (CPO) menjadi biodiesel sebesar Rp 20,43 triliun. Bahlil menilai fondasi kebijakan ini menjadi modal penting sebelum memperluas mandatori ke bioetanol.
Kementerian ESDM menyiapkan integrasi kebijakan bioenergi dengan pengembangan sektor pertanian dan industri pengolahan. Bioetanol diharapkan memperkuat bauran energi nasional sekaligus membuka ruang ekonomi baru di daerah penghasil bahan baku.
Penerapan mandatori bioetanol diproyeksikan melengkapi agenda besar transisi energi dan kemandirian energi nasional. Pemerintah menargetkan kebijakan ini berjalan bertahap, terukur, serta memberi manfaat ekonomi dan lingkungan secara berkelanjutan.
