2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, PEKAN BARU – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq mendorong Provinsi Riau memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring meningkatnya potensi kebakaran memasuki musim kemarau tahun 2026. Ia menegaskan seluruh unsur pengedalian karhutla di daerah rawan harus dalam kondisi siap siaga penuh.
“Saya tegaskan, pengendalian karhutla harus mengedepankan deteksi dini dan respons cepat. Jangan menunggu api membesar. Begitu terdeteksi hotspot, harus langsung ditangani di lapangan. Kecepatan dan ketepatan menjadi kunci utama,” tegas Hanif saat memimpin apel kesiapsiagaan karhutla di Lapangan Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Rumbai, Pekanbaru, Ahad (25/4/2026).
Dalam pernyataannya Kementerian Lingkungan Hidup mencatat, saat ini kondisi Provinsi Riau menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Hingga 23 April 2026, jumlah titik panas (hotspot) tercatat mencapai 840 titik, dengan 318 titik pada tingkat kepercayaan tinggi, meningkat enam kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Luas kebakaran juga melonjak signifikan hingga mencapai 8.555,37 hektare, atau meningkat 20 kali lipat dibandingkan tahun 2025.
Peningkatan tersebut terjadi di tengah prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menunjukkan Indonesia tengah menuju fase El Niño lemah hingga moderat, yang berpotensi menyebabkan musim kemarau lebih panjang dan lebih kering, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Kementerian menambahkan potensi El Nino memperbesar risiko kebakaran, khususnya pada ekosistem gambut yang sangat rentan terhadap kekeringan.
Hanif menekankan kesiapsiagaan harus diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan. Ia memintan seluruh pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Manggala Agni, hingga Masyarakat Peduli Api dan dunia usaha, untuk memperkuat patroli terpadu, meningkatkan pengawasan di wilayah rawan, serta memastikan kesiapan personel dan peralatan setiap saat.
Perusahaan perkebunan dan kehutanan juga diingatkan untuk menjalankan tanggung jawabnya secara penuh, termasuk memastikan sarana prasarana pengendalian karhutla dalam kondisi siap pakai, menjaga tata kelola air di lahan gambut, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi pemantauan hotspot dan sistem peringatan dini.
General Manager PHR Zona Rokan, Andre Wijanarko, menegaskan stabilitas ekosistem lingkungan merupakan fondasi penting bagi keandalan produksi migas nasional. Ancaman karhutla dinilai sebagai risiko operasional nyata yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan infrastruktur energi dan keselamatan publik.
“Penurunan visibilitas, gangguan kesehatan pekerja, serta ancaman terhadap keselamatan masyarakat sekitar adalah risiko yang wajib kami mitigasi secara komprehensif sejak fase awal. Kesiagaan personel fire brigade dan formasi armada alat berat kami di lapangan hari ini merepresentasikan ketegasan PHR dalam melindungi aset negara sekaligus mengamankan ruang hidup masyarakat,” kata Andre.
Dalam pernyataannya Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan pemerintah tidak akan menoleransi praktik pembakaran lahan. Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas, termasuk evaluasi hingga pencabutan izin bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran atau kelalaian.
Dengan meningkatnya jumlah hotspot, kerentanan gambut, serta ancaman kekeringan akibat El Niño, Kementerian menuntut seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat sinergi.
Kementerian mengatakan upaya pengendalian karhutla tahun ini harus lebih responsif, terkoordinasi, dan konsisten agar Provinsi Riau tidak kembali mengalami bencana kabut asap yang berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan perekonomian.
Pada awal pekan lalu BMKG, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, TNI AU, dan Pemerintah Provinsi Riau, menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) selama sembilan hari, terhitung dari 14 hingga 22 April 2026.
Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo, menjelaskan bahwa pelaksanaan OMC pada masa peralihan musim merupakan langkah krusial. Musababnya, OMC di masa perlaihan musim dapat memaksimalkan ketersediaan awan.
“Jika OMC baru dilakukan saat musim kemarau, keberadaan awan akan sulit ditemukan sehingga efektivitasnya menurun. Memanfaatkan masa peralihan untuk pembasahan lahan gambut adalah pendekatan yang sangat strategis untuk mengendalikan karhutla secara permanen,” kata Budi. n Lintar Satria
