2 hours ago
1
Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam tulisan sebelumnya kita sempat membahas fakta yang agak mengejutkan: Fir'aun ternyata bukan satu orang. Sepanjang sekitar tiga ribu tahun sejarah Mesir kuno, ada kira-kira 180 raja yang memakai gelar itu.
Jadi “Fir'aun” sebenarnya bukan nama pribadi, melainkan jabatan politik — semacam presiden permanen, hanya saja dengan mahkota emas, piramida sebagai monumen nasional, dan tenaga kerja paksa sebagai program pembangunan.
Al-Qur’an menyebut kata “Fir'aun” sekitar tujuh puluh empat kali. Jumlah yang terlalu sering jika sekadar menceritakan sejarah Mesir kuno, tanpa menyadari betapa panjangnya sejarah itu, membentang selama tiga puluh abad. Bayangkan, tiga puluh abad. Artinya jelas: yang ingin ditunjukkan kitab suci bukan sekadar tokohnya, tetapi pola kekuasaan yang diwakilinya.
Kadang ia muncul dengan mahkota emas. Kadang dengan seragam militer. Dan kadang — dalam dunia politik modern — ia tampil dengan jas mahal, podium kampanye, dan sorotan kamera televisi. Singkatnya: Fir'aun tidak selalu memakai mahkota. Kadang ia hanya mengganti bajunya, termasuk dalam arti metaforis.
Fir'aun adalah simbol kekuasaan yang berubah menjadi narsisme politik. Dalam kisah Musa yang kita baca dalam al-Qur'an, ia digambarkan sebagai penguasa yang tidak mampu menerima batas. Ketika Musa datang membawa pesan kebenaran, respon Fir'aun bukan refleksi, melainkan eskalasi. Kritik dianggap pemberontakan. Fakta dianggap ancaman. Kekuasaan harus dipertahankan dengan cara apa pun.
Pola ini ternyata tidak berhenti di zaman kuno. Seorang penulis bernama Richard Diamond mencoba membaca kembali kisah Fir'aun dalam konteks politik modern. Diamond adalah mantan eksekutif teknologi yang kini menulis tentang filsafat Yahudi, etika publik, dan kehidupan politik.
Dalam artikelnya di Times of Israel berjudul “This Week, as Pharaoh Reappears, It’s Worth Naming Trump’s Pathology,” ia mengajak pembaca melihat bahwa pola kepemimpinan Fir'aun bisa muncul kembali dalam bentuk yang lebih modern.
Diamond tidak sedang membuat tafsir agama atau alegori politik murahan. Ia hanya melakukan sesuatu yang sederhana: mengenali pola psikologi kekuasaan, khususnya terkait apa yang disebutnya patologi Trump. Maksudnya, penyakit psikologis yang menimpa Presiden AS Donald Trump.
Menurutnya, perilaku Trump selama bertahun-tahun menunjukkan struktur kepemimpinan yang sangat mirip dengan apa yang oleh psikologi disebut "narsisme patologis".
Dalam percakapan sehari-hari, narsisme sering dianggap sekadar rasa percaya diri berlebihan. Kadang pula kita pakai untuk menyebut kawan yang gemar memamerkan foto-foto dirinya di media sosial.
Padahal, dalam kajian psikologi klasik, narsisme adalah struktur kepribadian yang tidak mampu menerima batas. Filsuf sosial Erich Fromm menyebut bentuk ekstremnya sebagai malignant narcissism — kebutuhan untuk selalu benar, ketidakmampuan menerima otoritas di luar diri, dan kecenderungan menghancurkan apa pun yang menghalangi dominasi.
Jika pola malignant narcissism ini dipakai membaca perilaku Trump, banyak tindakannya terlihat cukup konsisten. Ketika ia kalah dalam pemilu 2020, misalnya, hasil itu tidak diterimanya sebagai fakta politik, tetapi sebagai penghinaan yang harus dibatalkan.
Puluhan pengadilan di berbagai negara bagian menolak gugatan tim hukumnya karena tidak menemukan bukti kecurangan yang signifikan. Namun dalam pola kepemimpinan narsistik, kekalahan bukanlah fakta politik. Ia dianggap Trump dan timnya sebagai luka harga diri yang mesti dibalas sebagai cara penyembuhan.
Reaksi semacam ini dijelaskan oleh psikolog Heinz Kohut dengan istilah narcissistic rage. Ketika ego besar seorang narsisis terluka baik oleh kritik, kekalahan, atau oleh ejekan, reaksinya bukan introspeksi, melainkan serangan balik. Kemarahan menjadi mekanisme untuk memulihkan dominasi, yang sering didampratkan oleh Trump kepada lawan-lawan politiknya.
Itulah sebabnya dalam kehidupan politik Trump, banyak pihak tiba-tiba berubah menjadi musuh. Media yang kritis disebut sebagai enemy of the people (musuh rakyat). Hakim yang mengambil keputusan berbeda diserang secara terbuka. Bahkan pejabat pemerintah yang mencoba menjaga prosedur konstitusional pun sering menjadi sasaran serangannya.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
