RI Ancang-Ancang Setop Impor BBM dari Singapura

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara perihal rencana pengalihan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) RI dari Singapura ke negara-negara Timur Tengah hingga ke Amerika Serikat (AS).

Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, rencana tersebut masih dalam tahap evaluasi oleh pihaknya. "Belum kelar pembahasannya. Masih dievaluasi," ujarnya saat ditemui di sela acara The 49th IPA Convex di ICE BSD, Tangerang Selatan, dikutip Jumat (23/5/2025).

Adapun saat ini, Kementerian ESDM hanya menunggu arahan langsung dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Sebelumnya, Bahlil pernah mengungkapkan sudah melakukan sejumlah evaluasi terhadap produk impor, seperti produk BBM. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa harga beli minyak dari Singapura ternyata sama dengan harga beli BBM dari wilayah Timur Tengah.

"Setelah saya cek, kok harganya sama dibandingkan dengan dari negara Middle East. Ya, kalau begitu kita mulai berpikir bahwa mungkin, bukan kata mungkin lagi nih, sudah hampir pasti kita akan mengambil minyak dari negara lain yang bukan dari negara itu," kata Bahlil ditemui di Gedung Kementerian ESDM, dikutip Kamis (14/5/2025).

Ia menargetkan dalam waktu enam bulan ke depan, rencana pengalihan impor BBM dari Singapura ke negara lain dapat segera terlaksana. Guna merealisasikan rencana tersebut, Pertamina tengah membangun dermaga yang cukup besar untuk dapat dilewati kapal-kapal jumbo.

"Karena kalau dari Singapura kan kapalnya kan yang kecil-kecil, itu juga salah satu alasan. Jadi kita membangun yang besar, supaya satu kali angkut, nggak ada masalah. Maka, pelabuhannya yang diperbesar, dan kedalamannya harus dijaga," kata dia.

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan pemerintah berencana mengalihkan sebagian impor BBM dari Singapura tersebut ke Amerika Serikat. Keputusan ini bagian dari strategi negosiasi Indonesia dalam merespons kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

"Ya, sebagian lah. Kan kita sudah mempunyai perjanjian dengan Amerika. Salah satu diantara yang kita tawarkan itu adalah, kita harus membeli beberapa produk dari mereka. Diantaranya adalah BBM, crude, dan LPG," katanya.

Impor Minyak AS Ditingkatkan?

PT Pertamina (Persero) membeberkan sejumlah tantangan untuk bisa menambah jumlah impor minyak dan gas bumi dari Amerika Serikat (AS).

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan bahwa setidaknya ada tiga hal yang diperhatikan oleh pihaknya sebelum menambah jumlah impor migas dari AS. Adapun hal ini harus dimitigasi dengan matang karena bisa berdampak pada ketahanan energi nasional.

"Dalam menindaklanjuti rencana peningkatan porsi impor migas dari AS ini tentu tidak lepas dari berbagai tantangan teknis dan resiko yang harus dipertimbangkan secara matang baik dari segi logistik dan distribusi, kesiapan infrastruktur hingga aspek keekonomian untuk mitigasi risiko yang dapat mengganggu ketahanan energi nasional," jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, dikutip Jumat (23/5/2025).

Simon mengatakan bahwa jarak AS dengan Indonesia terpaut hingga 40 hari untuk bisa mengantar migas. Hal itu dinilai jauh lebih lama dibandingkan jika Indonesia mengimpor dari negara-negara Timur Tengah.

"Risiko utama adalah dari sisi jarak dan waktu pengiriman dari Amerika Serikat yang jauh lebih panjang yaitu sekitar 40 hari dibandingkan sumber pasokan dari Timur Tengah ataupun negara Asia," jelasnya.

Risiko lain adalah perihal kondisi cuaca yang dinilai bisa berdampak kepada ketahanan stok nasional.

"Karena itu, Pertamina saat ini sedang melakukan kajian komprehensif mencakup aspek teknis, komersial, dan risiko operasional untuk memastikan bahwa skenario peningkatan suplai dari Amerika Serikat dapat dilakukan secara efektif," tambahnya.

Maka, Pertamina menilai perlunya dukungan kebijakan dari pemerintah dalam bentuk payung hukum sebagai dasar pelaksanaan kerjasama suplai energi untuk RI.

"Komitmen kerjasama secara G2G antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat akan memberikan kepastian politik dan regulasi dan selanjutnya dapat diturunkan ke dalam bentuk kerjasama bisnis to bisnis di level teknis dan operasional antar perusahaan," tutupnya.

(pgr/pgr)

Next Article RI Bakal Setop Impor BBM dari Singapura, Mulai Kapan? Ini Kata Bahlil